KPK Buka Peluang Bentuk Komite Etik “Adili” Abraham Samad

Johan Budi SP
Johan Budi SP
Johan Budi SP

POJOKSATU- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang membentuk Komite Etik untuk “mengadili” Ketua KPK, Abraham Samad.

Kemungkinan tersebut setelah Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyerahkan sejumlah bukti terkait adanya dugaan sejumlah pertemuan Samad dengan elit-elit partai politik.

“PI (Pengawas Internal) sedang melakukan tugasnya untuk menyimpulkan apakah perlu dibentuk Komite Etik bagi pimpinan KPK,” terang Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi SP di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (9/2).

Johan membenarkan, Hasto memberikan sejumlah informasi dan beberapa foto terkait pertemuan itu. Meski, masih banyak data yang dibutuhkan oleh Pengawas Internal untuk membentuk Komite Etik di luar bukti dari Hasto.


“Informasi lebih dalam tidak sekedar foto kita butuhkan dari Pak Hasto sehingga dari PI (Pengawas Internal KPK) bisa memutuskan untuk tindaklanjutnya. Tentu ada mekanisme pembentukan Komite Etik,” terang Johan.

“Mengenai laporan dari Pak Hasto tadi tentu tidak hanya Pak Hasto, akan diundang pihak lain untuk memberikan informasi data/fakta apapun menyangkut tuduhan-tuduhan terutama kepada Pak AS. Selanjutnya kita tunggu dari hasil penelusuran lebih lanjut tim PI. Kalau memang ada indikasi benar dan kemudian perlu dibentuk Komite Etik, maka Komite Etik yang akan meneliti lebih lanjut,” sambung Johan Budi menambahkan.

Mantan penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengapresiasi langkah PI yang telah bekerja mendalami dugaan pelanggaran etik itu. Selain Hasto, kata Abdullah, PI juga harus memanggil dan meminta keterangan pihak lainnya. Pun termasuk diantaranya Abraham Samad.

“Tinggal PI KPK meminta keterangan dari Pak AS dan pihak-pihak terkait, baik internal maupun eksternal KPK,” terang Abdullah dikonfirmasi terpisah.

Abdullah menegaskan, PI harus membentuk Komite EtiK jika memang menemukan petunjuk kuat terjadinya pelanggaran kode etik. Bahkan, lanjut Abdullah, Komite Etik nantinya dapat menjatuhkan sanksi jika tuduhan terhadap Abraham itu terbukti.

“Jika PI menemukan petunjuk kuat terjadinya pelanggaran kode etik, PI merekomendasikan Pimpinan membentuk Komet. Komet terdiri dari unsur pimpinan, penasihat, dan pihak luar KPK. Jika Komite Etik, setelah memeriksa pak AS dan pihak-pihak terkait dan menemukan ada pelanggaran kode etik, Komet dapat menjatuhkan sanksi,” tandasnya. (zul)