Disepakati, KPU Jadi Penyelenggara Pilkada

Ilustrasi
Ilustrasi
Ilustrasi

POJOKSATU – Komisi II DPR telah menyetujui bahwa penyelenggara pemilihan umum nantinya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPR, Saan Mustopa, di gedung parlemen Jakarta, (9/02).

“Dalam revisi UU Pilkada, baru penyelenggara pilkada yang sudah disepakati, yakni KPU. Sementara masih banyak poin lain, hingga kini belum rampung dibahas,” katanya.

Sementara itu, beberapa hal yang masih belum disepakati di antaranya soal pelaksanaan uji publik dan pengajuan calon kepala daerah berdasarkan sistem paket atau tidak paket, dan mengenai ambang batas pemenang Pilkada.

Seperti diketahui,sebelumnya Komisi II mengajukan ambang batas pemenang Pilkada diturunkan jadi 25 persen dari sebelumnya 30 persen. Tujuannya agar Pilkada tidak dilakukan berulang-ulang atau proses Pilkada bisa berlangsung satu putaran saja.


Terkait uji publik, Saan mengatakan ini urusan KPU. Nantinya KPU yang akan menunjuk tim independen untuk melaksanakan fit and proper test, uji kompetensi, kredibilitas dan track record.

“Hari ini Badan Legislasi telah merampungkan rapat harmonisasi pembahasan revisi UU Pilkada. Nanti pembahasan akan dibawa ke Rapat Paripurna,” tandasnya. (SP/ril)