Tolak Bus Tingkat Mercy, Kemenhub Dinilai Ketinggalan Jaman

thumb_493878_11064807022015_bus_mercy_tahir_foundation

POJOKSATU – Penolakan Menteri Perhubungan terhadap lima unit bus tingkat merek Mercedes-Benz (mercy) membuat bingung Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah.

Ia heran mengapa pemerintah pusat tidak bisa membandingkan kualitas bus hasil sumbangan pengusaha tersebut dengan bus produksi dari negara-negara asia.

Menurutnya, Mercedes-Benz tidak mungkin mengeluarkan produk gagal dan tidak bermutu. Karena berkaitan dengan nama baik produsen otomotif asal Jerman itu dimata internasional.


“Masa dia mau bermain-main dengan kualitas?,” Ujar Saefullah saat dihubungi, Sabtu (7/2).

Ia mengimbau pihak Kemenhub untuk melakukan survei pasar. Mantan Walikota Jakarta Pusat ini yakin, masyarakat akan memilih Mercedes-Benz ketimbang merek lain asal Jepang atau pun Tiongkok dengan tipe yang sama.

Terkait permintaan Kemenhub agar Pemprov DKI menyesuikan diri dengan aturan PP No.5 Tahun 2012 tentang kendaraan juga dianggap Saefullah tidak masuk akal. Menurutnya, Kemenhub sudah ketinggalan jaman dan tidak mengetahui perkembangan dunia otomotif saat ini.

“Kalau menurut saya sekarang lebih canggih, dulu kan mobil berat karena besi dan segala macam ditempel biar berat. sekarang lebih canggih karena pakai aluminium jadi tambah ringan,” tuturnya.

Ia heran mengapa Kemenhub tidak bisa memahami bila berat kendaraan juga berpengaruh pada usia jalan raya. Karena, dengan berkurangnya berat kendaraan, maka beban yang ditanggung jalan pun akan berkurang.

“Kalau ringan beban jalan juga berkurang. Jadi life time (usia) jalan kita makin panjang,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Kemenhub menolak lima unit bus tingkat merk Mercedez Benz yang disumbangkan perusahaan swasta kepada Pemprov DKI. Alasan Kemenhub adalah berat bus tingkat tersebut tidak sesuai dengan PP No.5 Tahun 2012 tentang kendaraan.

Dimana dalam PP tersebut diatur berat kendaraan harus berkisar antara 21-24 ton per bus. Sementara berat bus sumbangan itu hanya 18 ton. Kondisi tersebut menurut Kemenhub berbahaya untuk digunakan. (sim/jkt/adm/rmol/dep)