Perppu Pimpinan KPK Tidak Selesaikan Masalah

Fahri Hamzah
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah
Fahri Hamzah

POJOKSATU- Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) pembentukan pansel pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Presiden Joko Widodo dianggap bukan penyelesaian masalah.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, Perppu hanya untuk mengganti sementara unsur pimpinan KPK yang sekarang ini terjerat kasus hukum. Padahal, masa jabatan empat pimpinan KPK tinggal sebentar lagi.

“Jangan masalah besar ini lalu ditanggapi secara serampangan dan sembarangan, hanya tambal sulam. Tolong pak Jokowi mengambil pikiran yang agak luas dan komprehensif untuk menyelesaikan akar permasalahannya,” ujarnya di gedung DPR, Jakarta (Jumat, 6/2).

Menurut Fahri, Perppu tersebut tidak akan bermanfaat apabila tujuannya hanya untuk mencari pengganti sementara pimpinan KPK. Padahal, yang dibutuhkan adalah aksi nyata keseriusan pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk perbaikan sistem peradilan.


“DPR tentu akan senang bila Perppu itu digunakan untuk sesuatu yang mendasar. Bukan untuk menambal lubang kecil yang lubang itu terbuka lagi dengan muncul masalah yang sama dan berulang-ulang,” bebernya.

Pemerintah harusnya lebih memerhatikan persoalan mendasar yang terjadi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi, penegak hukum bukan hanya KPK semata melainkan mencakup juga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kehakiman dan lainnya.

“Presiden jangan sekedar tambal sulam dan menggunakan instrumen Perppu. Instrumen itu harus dipakai untuk sesuatu yang signifikan dampaknya pada sistem peradilan kita. Sekali keluar mengobati seterusnya,” tegas Fahri yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (why)