Ini Beda Gaji PNS Cianjur dan DKI Jakarta

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN (Grup Pojoksatu)
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN (Grup Pojoksatu)
Pegawai Negeri Sipil (PNS). Foto: dok.JPNN (Grup Pojoksatu)

POJOKSATU – Dalam setiap bulannya, setidaknya Rp63,8 miliar dihabiskan hanya untuk menggaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur. Anggaran sebesar itu akumulasi besaran gaji seluruh PNS di Kabupaten Cianjur, hingga Februari tercatat sebanyak 15.378 orang.

Meski gaji PNS Cianjur secara akumulasi besar, tapi jika dikalkulasi secara individu dengan gaji PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta jauh dari apa  yang dibayangkan. Buktinya, gaji PNS Cianjur untuk golongan terendah yakni Rp1.323.000 per bulan dan tertinggi Rp5.002.000 per bulan. Sedangkan PNS Pemprov DKI Jakarta bisa membawa pulang gaji sebesar Rp33 juta per bulan.

Dari segi fiskal DKI Jakarta mempunyai kelebihan dana. Dengan begitu, kebijakan tersebut tidak memberatkan daerah bila gaji terendah PNS mereka mencapai Rp7-9 juta.

Berdasarkan catatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPKAD) Kabupaten Cianjur, dinas yang duduk di peringkat pertama menyerap anggaran paling besar gaji PNS nya adalah Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cianjur. Untuk Januari lalu, anggaran gaji PNS di Disdik Kabupaten Cianjur mencapai Rp46 miliar.


Kepala Bidang Perbendaharaan DPKAD Kabupaten Cianjur, Juwair mengatakan, Disdik yang menduduki ranking teratas disebabkan untuk menggaji tenaga pengajar dan tenaga kependidikan yang jumlahnya cukup banyak.

“Untuk Disdik memang paling besar. Karena guru dan tenaga pendidik paling mendominasi PNS Pemkab Cianjur,” jelas Juwair, Jumat (6/2) kemarin.

Di tempat kedua, ditempati Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur yang menghabiskan anggaran gaji sebesar Rp3,9 miliar untuk Januari lalu. Sama halnya dengan Disdik, jumlah PNS bidang kesehatan yang dimiliki Pemkab Cianjur juga berada di urutan kedua. “Itu untuk pegawai, baik yang ada di dinas maupun di puskesmas. Makanya ada di urutan kedua,” lanjut Juwair.

Di urutan ketiga, ditempati RSUD Kelas II B Kabupaten Cianjur yang setiap bulannya menelan anggaran gaji sebesar Rp1,3 miliar. Di tempat ke empat diduduki oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan anggaran gaji sebesar Rp884 juta per bulan.

Selanjutnya, ada Sekretariat Pemda dengan total anggaran gaji sebesar Rp714, lalu Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (BKPP) dengan Rp712 juta. Kemudian, Dinas Pekerjaan Umum dan Binamarga dengan anggaran gaji pegawai Rp681 juta per bulan.

Di urutan selanjutnya, ada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan (PSDAP) Kabupaten Cianjur dengan anggaran gaji pegawai per bulan mencapai Rp564 juta. “Setelah itu ditempati dinas-dinas yang lainnya,” sambungnya.

Dalam pemberian gaji tersebut, lanjut Juwair, sangat dimungkinkan jumlahnya berubah. Hal ini disebabkan karena ada gaji terusan akibat dari PNS yang bersangkutan meninggal atau pensiun. “Setiap bulan bisa berbeda jumlah PNS nya. Untuk Januari, tercatat 15.401 orang. Sedangkan bulan ini berkurang menjadi 15.378 pegawai,” terang dia.

Sementara, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Cianjur, Cecep Sobandi mengatakan, untuk besaran gaji per bulan PNS di seluruh Indonesia adalah sama.

Hal itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil.

“Semua gaji PNS itu sama semua. Mulai dari yang terendah yakni Rp1.323.000 per bulan untuk Golongan IA dengan masa kerja 0 tahun. Sementara yang tertinggi adalah Rp5.002.000 per bulan, yaitu untuk Golongan IVE dengan masa bakti 32 tahun,” jelas Cecep ditemui di ruang kerjanya, kemarin.

Ditanya tentang akan adanya wacana kenaikan gaji yang bakal diterima PNS, Cecep mengaku memang sudah mendengar informasi tersebut dari media massa. Namun, kata Cecep, hingga kini, pihaknya belum menerima Surat Edaran (SE) dari pemerintah pusat berkenaan dengan wacana tersebut. “Informasi itu memang sudah kami dengar. Tapi sampai saat ini kami belum menerima suratnya sama sekali,” ujar dia.

Dikatakan Cecep, yang membedakan besaran total gaji beserta tunjangan lain-lain setiap PNS bisa saja berbeda satu sama lainnya. Hal itu disebabkan karena adanya perbedaan masa dinas, prestasi dan penilaian kinerja dari pimpinannya di masing-masing OPD.

Dalam setahun, lanjut Cecep, setiap PNS wajib membuat Sasaran Kinerja Pegawai yang dibuat pada awal tahun. Berbekal itu, pada akhir tahun, akan dilakukan evaluasi apakah PNS yang bersangkutan tercapai atau tidaknya. Hal itu pula yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan nilai dan prestasi setiap PNS yang berujung pada kenaikan kepangkatan.

“Yang menilai itu pimpinan di masing-masing OPD. Yang menentukan ya bupati. Kami cuma memproses saja,” pungkas dia.(ruh/dep)