Hanya Putut Eko dan Priyatno Penuhi Syarat, Budi Waseso dan Badrodin Haiti?

Kantor-Mabes-Polri
IIustrasi Gedung Mabes Polri
IIustrasi
IIustrasi

POJOKSATU – Meski tidak memenuhi semua syarat sebagai calon Kapolri, namun nama Budi Waseso dan Barodin Haiti tetap saja masuk dalam bursa calon. Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) berdalih keduanya memenuhi syarat lain.

Sementara Kabaharkam Komjen Putut Eko Bayu Seno dan Irwasum Komjen Dwi Priyatno, menurut Kompolnas memenuhi semua kriteria sebagai kandidat calon kepala Polri, sesuai syarat yang ditentukan Kompolnas.

“Dari lima kriteria, hanya Putut dan Dwi yang masuk kriteria,” kata Komisioner Kompolnas Adrianus Meliala, di Jakarta, Jumat (6/1) malam.

Dua kandidat lain, yakni Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dan Kabareskrim Komjen Pol Budi Waseso tidak memenuhi kriteria tersebut. Dia menjelaskan Badrodin tidak memenuhi syarat sisa masa tugasnya.


“Wakapolri tidak memenuhi kriteria sisa masa tugas. Minimal sisa masa tugasnya itu dua hingga tiga tahun tapi dia masa tugasnya 17 bulan lagi. Namun, karena pertimbangan lainnya memenuhi syarat, akhirnya kami loloskan namanya,” katanya.

Sementara Budi Waseso, kata dia, walau tidak pernah memimpin polda tipe A, tetap diloloskan karena memenuhi syarat lain. Budi hanya pernah menjadi Kapolda Gorontalo yang merupakan polda tipe B.
Penjaringan nama para kandidat, menurut Adrianus, berdasarkan lima kriteria yakni kepangkatan, jabatan, eselon 1, sisa masa tugas, pengalaman dalam memimpin dan angkatan lulus Akademi Kepolisian (Akpol).

Kompolnas mendatangi Mabes Polri pada Jumat (6/1) untuk mewawancarai empat kandidat calon Kapolri tersebut. Setiap kandidat mempunyai waktu wawancara selama dua jam.

“Tentang visi misi, kaitan dengan nawa cita, kerja sama dengan penegak hukum lainnya. Detilnya kami nggak bisa ungkapkan,” katanya. Adrianus menyebut bahwa empat kandidat tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing dan karakteristik yang berbeda-beda.

Seperti diketahui, keempat nama calon Kapolri tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk dipilih salah satunya. Namun sebelum itu, DPR diminta untuk melakukan fit and propertest. (ril)