DPR Jangan Asal Setujui Perppu

Said Salahudin
Said Salahudin
Said Salahudin

POJOKSATU- DPR diminta lebih dulu fokus terhadap dugaan kriminalisasi pimpinan Komisi pemberantasan Korupsi. Ketimbang  menyetujui usulan pemerintah soal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) untuk membentuk pimpinan sementara lembaga anti rasuah itu.

Demikian disampaikan pemerhati hukum tata negara Said Salahudin kepada wartawan di Jakarta, Jumat malam (6/2).

“DPR mestinya lebih dulu menggali soal kriminalisasi daripada mendukung Perppu mewacanakan pergantian pimpinan KPK yang diusulkan pemerintah,” ujarnya.

Menurut Said, DPR dapat mengambil peran dalam penyelesaian kisruh KPK dengan Polri. Sebab, selama ini terbangun kesan bahwa Polri melakukan kriminalisasi terhadap pimpinan KPK pasca penetapan calon Kapolri Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka gratifikasi.


“Ada baiknya DPR memanggil para pelapor pimpinan KPK ke polisi untuk dimintai keterangan. Dengan mendengarkan keterangan langsung dari mereka maka bisa diketahui motif pelaporan orang-orang itu. Apakah mereka melapor karena mendapatkan tekanan dari pihak-pihak tertentu,” jelasnya.

Dia menambahkan, penerbitan Perppu yang ditawarkan pemerintah dan disetujui DPR untuk mencari pimpinan sementara KPK tidak akan menyelesaikan masalah.

“Jangan sedikit-sedikit keluarkan Perppu. Kita ini jangan jadi bangsa yang malas berpikir kalau semua masalah bisa diselesaikan lewat Perppu. Masih banyak cara lain yang bisa diambil seperti Presiden adalah atasan Polri maka dengan Presiden perintahkan saja Polri dan KPK untuk cooling down semua akan selesai,” tegas Said yang juga Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma). (why)