Audiensi KNPI Kota Bogor ke DPRD, Pemkot Kurang Koordinasi

Ketua KNPI Cabang Bogor Hasbulloh dan Ketua DPRD Kota Bogor Untung Mujiono Saling berjabat tangan usai audiensi
Ketua KNPI Cabang Bogor Hasbulloh dan Ketua DPRD Kota Bogor Untung Mujiono Saling berjabat tangan usai audiensi
Ketua KNPI Cabang Bogor Hasbulloh dan Ketua DPRD Kota Bogor Untung Mujiono Saling berjabat tangan usai audiensi

POJOKSATU – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Bogor Jumat kemarin melakukan audiesi dengan DPRD. Dalam kesempatan itu, kedua lembaga tersebut membahas sejumlah permasalahan perizinan yang belakangan ini menjadi polemik.

Masalah perizinan seperti kasus pembelian lahan di pasar Jambu Dua, revitalisasi Terminal Baranangsiang, dan pemilihan direksi umum PT.PPJ (Pasar Pakuan Jaya), menjadi topik pembicaraan. Hadir dalam kesempatan itu di antaranya Ketua DPRD Kota Bogor, Untung Mujiono, beserta perwakilan-perwakilan dari Komisi A dan Komisi B.

Ketua KNPI, Hasbulloh,  menganggap tiga permasalahan tersebut penting dan perlu deselesaikan secara cepat. Mereka menilai, selama ini koordinasi antara pihak eksekutif dan legislatif belum maksimal. Pimilihan Direksi PT PPJ yang dinilai tidak transparan, menjadi salah satu contoh kurangnya koordinasi antara kedua belah pihak.

Saat diskusi, pihak legislatif membenarkan hal tersebut. Dalam paparannya, Untung menjelaskan bahwa pihaknya sudah menerima banyak laporan dari masyarakat. “Kami sudah menerima banyak aspirasi, namun hak prerogratif ada pada eksekutif (walikota),” katanya.


Ia juga mengaku bahwa pihaknya tidak mengetahui lebih jauh tentang kebijakan pembelian lahan Pasar Jambu Dua, penertiban PKL di Jalan MA Salmun dan pemilihan direksi PT PJJ. (mg1)