Reformulasi NJOP dan PBB Agar Rakyat Tidak Merasa “Ngontrak” di Negara Sendiri

Ferry Mursyidan Baldan
Ferry Mursyidan Baldan
Ferry Mursyidan Baldan

POJOKSATU- Salah satu terobosan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan, adalah usul reformulasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Itu menjadi salah satu gebrakan menteri dalam 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Sekaligus, wujud memperkokoh kehadiran negara dalam masalah pertanahan.

“Reformulasi NJOP bertujuan memperjelas tentang pengendalian negara terhadap harga tanah dan mengurangi potensi spekulasi terhadap harga tanah dengan menerapkan Zona Nilai Tanah (ZNT) setiap tahun oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden,” terang Ferry kepada wartawan di Jakarta, hari ini (Kamis, 5/2).

Dijelaskan politisi Partai Nasdem ini, kebijakan terkait NJOP merupakan penetapan batas harga tanah sehingga tidak ada transaksi atau jual beli tanah di atas harga yang ditetapkan pemerintah.


Sementara reformulasi PBB, khususnya yang terkait Pajak Bumi, Ferry mengusulkan hanya dikenakan satu kali saja saat warga negara membeli tanah untuk keperluan rumah tinggal. Secara psikologis, lanjut Ferry, kebijakan ini akan menumbuhkan dan mempertegas rasa nasionalisme dan kecintaan warga kepada negaranya.

“Jadi, tujuannya agar masyarakat tidak merasa ‘ngontrak’ di tanah yang dibeli dengan keringatnya sendiri. Mereka beli dan merawat huniannya dengan uang mereka sendiri, tapi harus membayar setiap tahun ke negara seperti orang sewa,” jelas Ferry.

Sedangkan Pajak Bangunan, sambung Ferry, dibebaskan untuk warga negara yang menghuni rumah sendiri yang tidak masuk kategori rumah mewah.

“Pajak Bangunan tetap diberlakukan terhadap properti komersil seperti rumah kontrakan, restoran, pertokoan, perkantoran, hotel, dan lain-lain,” ungkapnya.

Dia menegaskan, rumah tempat tinggal yang tidak dikenakan Pajak Bangunan adalah rumah tinggal yang wajar, bukan rumah mewah.

“Kriteria ini akan diatur dalam Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri,” jelas Ferry.

Karena usulan ini erat kaitannya dengan produk hukum yang sudah ada, pihaknya kini juga sedang melakukan kajian sinkronisasi regulasi dan mempersiapkan berbagai instrumen untuk mengubah dan membuat payung hukum baru.

“Kami mulai berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, khususnya yang menyangkut dengan Pemerintah Daerah. Sekurang-kurangnya membutuhkan waktu setahun untuk akhirnya benar-benar bisa diterapkan,” tutur Menteri Ferry. (ald)