Prodem: Membiarkan Situasi Darurat Hukum, Lebih Baik Jokowi Mundur

Desmond J. Mahesa
Desmond J. Mahesa
Desmond J. Mahesa

POJOKSATU- Keadilan dan kepastian hukum adalah hal yang mutlak dalam penegakan hukum di negeri ini agar tak terjadi kesewenang-wenangan (abuse of power). Namun beberapa pekan terakhir, rakyat melihat secara telanjang institusi-institusi penegak hukum melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan cara-cara menjijikkan.

Dalam siaran pers yang dikirimkan jurubicaranya, Iwan Sumule, Jaringan Aktivis Prodem menyesalkan dua institusi penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melakukan saling sandera.

Kejadiannya berawal dari pengajuan calon tunggal Kapolri oleh Presiden kepada DPR. Lalu, hanya dalam selang waktu beberapa lama, secara bernafsu dan bersuka cita dua komisioner KPK mengumumkan calon tunggal yang diajukan Presiden, Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan, sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi.

Perlakuan KPK kemudian dibalas Polri dengan menangkap salah satu pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, dengan tuduhan sebagai tersangka kasus kesaksian palsu dalam sidang Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010.


Tak hanya itu, lalu serangan terhadap KPK datang bertubi-tubi. Borok kejahatan para komisioner yang selama ini ditutup-tutupi, terkuak.

Kemarin (Kamis, 5/2), Polri mengeluarkan surat perintah penyidikan (sprindik) untuk tiga pimpinan KPK yaitu Abraham Samad (Ketua), Adnan Pandu Praja (Wakil Ketua), dan Zulkarnain (Wakil Ketua). Dapat dipastikan, dalam waktu dekat ketiganya akan menjadi tersangka.

“Dengan keadaan seperti sekarang ini situasi hukum di Indonesia mengkhawatirkan, bahkan bisa lumpuh jika tidak segera diambil tindakan. Institusi Polri tanpa Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang bisa mengkomandoi penegak hukum, dan KPK tanpa komisioner yang berfungsi, membuat situasi tidak menentu,” terang Ketua Majelis Prodem, Desmond J. Mahesa.

Menurut dia, tatanan dan pranata sistem hukum di negeri ini menjadi rusak dan dapat berdampak serta membuat situasi chaos. Bukan hanya darurat hukum, negeri ini bisa menjadi dalam keadaan darurat, serta membahayakan kelangsungan NKRI.

Yang lebih disesalka, dalam kondisi negeri karut marut, Presiden Joko Widodo malah memilih melakukan kunjungan kerja ke luar negeri selama beberapa hari.

“Dengan keadaan seperti ini, yang dirugikan adalah rakyat dan bangsa Indonesia. Karena presiden seperti melakukan pembiaran terhadap situasi ketidakpastian dan darurat hukum ini,” jelas Desmond.

Prodem menyatakan, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab terhadap situasi pembiaran ini, dan menuntut presiden bersikap tegas dan segera menyelesaikan perseteruan KPK dan Polri yang masih berlangsung.

“Presiden yang tidak bisa mengatasi keadaan ini, sekali lagi, sebaiknya meletakkan jabatannya,” tegas Desmond. (ald)