Jika Perlu, Jokowi Pecat Saja Mensesneg Pratikno

Mensesneg Pratikno
Mensesneg Pratikno
Pratikno
Pratikno

POJOKSATU- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Pratikno, diminta untuk tidak mencampuri hak prerogatif Presiden Joko Widodo.

Hal itu terkait imbauan Pratikno agar Komjen Budi Gunawan segera mengundurkan diri dari posisi calon Kapolri.

Tuntutan itu disampaikan oleh Solidaritas Masyarakat Bekasi (Somasi) dan Aliansi Masyarakat Indonesia (AMI) saat menggelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (5/2).

“Pratikno tidak boleh mencampuri hak prerogatif Presiden. Pernyataannya agar Pak Budi Gunawan segera mengundurkan diri telah mengusik rasa keadilan dan kebenaran. Dan kita semua tahu bahwa status tersangka yang ditetapkan oleh KPK itu adalah rekayasa,” terang Koordinator Somasi, Budi A., kepada wartawan.


Menurut dia, pernyataan Pratikno tak mencerminkan seorang akademisi yang dirinya melekat simbol negara.

“Oleh karenanya kami mendesak agar Presiden Jokowi untuk menegur keras dan jika perlu Pratikno di-reshuffle dari kedudukan sebagai Menteri Sekretaris Negara karena sudah menambah kisruh persoalan antara KPK dan Polri,” jelas Budi.

Sementara itu, Aliansi Masyarakat Indonesia menyampaikan bahwa UU Tipikor, UU No.48 Tahun 2009, KUHAP dan MoU antara KPK-Polri dan Kejaksaan Agung tidak digunakan oleh KPK sebagai landasan dalam memperkarakan kasus yang disangkakan kepada Komjen Budi Gunawan.

“Sebagai anak bangsa, Komjen Budi Gunawan telah dirampas haknya oleh arogansi pimpinan KPK,” tambah Budi. (ald)