Jakarta-Surabaya Masuk Kota Termacet Sedunia

ilustrasi

macet

POJOKSATU – Seharusnya hal ini tidak membuat kita berkecil hati. Salah satu pabrikan oli terkemuka di dunia merilis data yang menyebut Jakarta sebagai kota dengan lalu lintas terburuk sejagat. Sebaliknya, penelitian itu harus menjadi cambuk bagi petinggi dan rakyat negeri ini untuk melakukan revolusi di bidang transportasi.

Stop-Start Index yang dirilis Castrol menyebutkan, satu mobil di Jakarta rata-rata melaju dan berhenti karena macet mencapai 33.240 per kilometer dalam setahun. Angka itu cukup jauh di atas Istanbul (Turki) yang menjadi kota dengan lalu lintas terburuk kedua dengan indeks 32.520.

Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, juga masuk ’’papan atas’’. Kota Pahlawan menduduki peringkat terburuk keempat di dunia dengan indeks 29.880.


’’Emang iya (Jakarta termacet). Kalau kamu nggak punya sistem transportasi berbasis rel, pasti macet,’’ ujar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di balai kota kemarin (4/2).

Bukan kesalahan Ahok, sapaan Basuki Tjahaja Purnama, kalau kemudian Jakarta punya lalu lintas yang begitu buruk. Dia baru beberapa bulan menjadi gubernur DKI Jakarta menggantikan Joko Widodo yang kini menjabat presiden. Masalah itu lebih disebabkan kebijakan pemerintah pusat yang sejak dulu memang kurang mendukung pengembangan transportasi masal.

Jakarta sebenarnya sudah punya dan terus mengembangkan sistem transportasi masal. Namun, karena dijalankan dan dikembangkan saat lalu lintas Jakarta sudah demikian buruk, impian memiliki transportasi masal yang baik pun sangat sulit diwujudkan. ’’Ini PR (pekerjaan rumah) 30 hingga 40 tahun ke depan,’’ kata Ahok.

Busway (Transjakarta) sudah berjalan dan melayani warga di pusat kota. Namun, jumlah bus sangat minim, 770 unit dari jumlah ideal 1.289 unit. Beban lalu lintas Jakarta yang berpenduduk lebih dari 10 juta orang kian berat karena setiap hari jutaan orang dari kota-kota sekitar masuk dan keluar dari Jakarta untuk urusan pekerjaan.

Padahal, kelanjutan proyek transportasi masallain masih belum jelas. Monorel yang tiang-tiangnya sudah bertebaran di kawasan Senayan dan Rasuna Said bakal dirobohkan. Light rail transit (LRT) juga baru masuk tahap penjajakan.

Di sisi lain, sangat sulit mengerem laju pertumbuhan kendaraan yang mencapai 6 ribu per hari. Kelas menengah di Jakarta semakin banyak. Mereka pun berhak membeli kendaraan bermotor.

Karena itu, Ahok dengan dukungan pemerintah pusat tentu harus melakukan revolusi untuk mengakselerasi perbaikan transportasi. Pelarangan motor di sepanjang Jalan M.H. Thamrin sampai Jalan Medan Merdeka Barat sudah bagus. Namun, impact-nya belum terlalu terasa karena lingkupnya masih kecil. Perlu gebrakan yang jauh lebih besar.

Meski tidak separah Jakarta, Pemerintah Kota Surabaya juga harus bekerja ekstrakeras untuk keluar dari ’’papan atas’’ lalu lintas terburuk. Kalau mau lebih agresif, seharusnya sistem transportasi masal yang bagus bisa lebih mudah direalisasikan. Namun, rencana membangun monorel maupun trem belum bisa terlaksana karena minimnya dukungan pusat.

Karena itu, upaya perbaikan lalu lintas di Surabaya hanya berupa solusi sementara. Sebatas kemacetan tidak parah, belum pada tataran membuat lebih lancar. Misalnya, memperluas jaringan Surabaya Intelligent Transport System (SITS). Yakni, sistem terpadu untuk mengatur lalu lintas yang lebih baik di persimpangan jalan.

Berdasar data Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya, ada 121 persimpangan yang telah dipasangi lampu rambu lalu lintas. Di antara jumlah itu, baru 57 titik yang dipasangi SITS. Alat tersebut didukung kamera dengan sensor khusus yang bisa mendeteksi kepadatan kendaraan. Bila antrean kendaraan panjang, lampu hijau akan menyala lebih lama untuk jalur antrean itu.

’’Soal kemacetan, di Surabaya sebenarnya sudah tertangani,’’ kata Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Surabaya Irvan Wahyu Drajat. ’’Karena itu, saya heran kalau ada survei yang menempatkan Surabaya sebagai kota dengan kondisi lalu lintas yang buruk,’’ lanjutnya.

Pengamat transportasi Darmaningtyas mengungkapkan, semua pihak seharusnya terbuka menerima penilaian buruk Stop-Star Index. Masalah transportasi masal di Indonesia tidak sebatas kapasitas yang minim, namun juga rendahnya kenyamanan serta keamanan. ’’Itu membuat warga enggan menggunakan transportasi umum,’’ ucapnya. (fai/mia/jun/c5/ang/dep)