Fraksi PKB Kritik Kebijakan Pemerintah Menyangkut Freeport

Pemerintah punya peluang beli saham Freeport Indonesia

Freeport-IndonesiaFreeport

POJOKSATU- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) menyayangkan perpanjangan izin ekspor bahan mentah PT. Freeport Indonesia selama 6 bulan ke depan.

Demikian dikatakan Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Helmy Faishal Zaeni, dalam diskusi “Menggugat Regulasi dan Menagih Janji PT. Freeport” di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2). Dirjen Minerba Kementerian ESDM, R. Sukhyar, hadir pula dalam diskusi tersebut.

“Fraksi PKB menyayangkan perpanjangan kontrak PT. Freeport selama 6 bulan ke depan. Karena itu, pengelolaan PT. Freeport ini harus dikawal oleh Fraksi PKB agar sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi sendiri, agar kita mampu menjaga ketahanan energi nasional,” kata Helmy.


Indonesia harus melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dan aturan lainnya menyangkut pengelolaan sumber daya alam (SDA) melalui revisi UU 4/2009 tentang Minerba (mineral dan batubara).

Menurut mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) ini, hal itu juga harus menjadi rencana strategis (Resntra) Menteri ESDM, Sudirman Said.

Fraksi PKB mengkritik keinginan PT Freeport Indonesia membangun smelter di Gresik. Menurut Helmy, sebagai perusahaan yang berada di Papua, Freeport seharusnya membangun smelter di Bumi Cenderawasih.

“Tak elok, tak etis, dan merupakan pengkhianatan terhadap rakyat Papua dan negara jika Fraksi PKB tidak mangawal pengelolaan Freeport,” ujarnya.

Sebetulnya, Pemerintah melalui Menteri ESDM, Sudirman Said, memberi tenggat bagi Freeport hingga 25 Januari 2015 untuk membangun smelter (unit pengolahan dan pemurnian mineral). Jika tidak, pemerintah mengultimatum akan menghentikan izin ekspor bahan mentah Freeport.

Namun, ujungnya, pemerintah batal mencabut izin ekspor Freeport. Dalih pemerintah, Freeport mulai berkomitmen membangun smelter pemurnian konsentrat. Tetapi, pembangunan smelter itu tidak dilakukan di Papua melainkan di Gresik. (ald)