Pemrov Jabar Dituding Setengah Hati Tertibkan Kawasan Hulu

Waras Warsito
Waras Warsito
Waras Warsito

POJOKSATU – Penertiban sejumlah kawasan hulu oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait kelestarian lingkungan dianggap belum maksimal. Selain terkendala adanya upaya hukum, pemprov pun dinilai setengah hati dalam mengamankan lahan resapan air ini.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi IV DPRD Jabar Waras Wasisto. Bahkan, Waras menilai, upaya penertiban tersebut seakan jalan di tempat.

Sebagai contoh, menurut Waras, di kawasan puncak Bogor masih banyak terlihat pendirian sejumlah villa serta bangunan lainnya. Padahal, lanjutnya, peruntukkan kawasan tersebut sudah jelas untuk resapan air.

“Masih banyak, masih jalan proyek pembangunan villa. Memang, ini tidak terlepas dari Puncak yang menjadi salah satu daerah favorit,” kata Waras.


Waras pun menilai, pembangunan villa tersebut terkategorikan liar. “Vila-vila liar banyak sekali, banyak banget,” ucapnya.

Disinggung adanya Satuan Tugas Lingkungan Hidup, Waras menyambut baik adanya satgas yang belum lama dibentuk ini. Namun, Waras meminta pihak-pihak terkait agar serius dalam menjalankannya.

“Jangan hanya sekedar pencitraan. Minggu sekarang ditindak, minggu depan enggak. Ini tergantung niat,” katanya.

Lebih lanjut Waras katakan, pemerintah kabupaten/kota harus menaati setiap peraturan yang berlaku terkait kelestarian lingkungan. Selama ini, Waras tidak memungkiri adanya oknum-oknum di pemerintahan daerah yang terlibat sehingga proyek pembangunan berjalan terus.

“Pemerintah daerah juga harus hati-hati. Pelestarian lingkungan itu nomor satu. RTRW yang dibuat harus dipatuhi,” ujarnya.

Untuk diketahui, Satuan Polisi Pamong Praja Jabar berencana melakukan penertiban terhadap vila-vila ilegal yang berada di wilayah Kabupaten Bogor. Kepala Satpol PP Jabar Udjwlaparana Sigit mengakui, selama ini banyak vila ilegal  yang berdiri diatas tanah milik negara.

“Sekarang ini banyak vila-vila tidak berizin yang dibangun di atas lahan negara. Jumlahnya itu banyak, nanti kita nunggu koordinasi dengan Kabupaten Bogor untuk melakukan penertiban,” kata Sigit di Gedung Sate, Bandung.

Kendati begitu, Sigit mengaku, penertiban terhadap vila-vila ilegal tersebut sudah dilakukan, terutama yang berada di Kecamatan Cisarua dan Mega Mendung. “Untuk Puncak Bogor, itu jalan terus, sekarang sedang dilakukan pendataan oleh  Kabupaten Bogor. Nanti kita turun bareng-bareng dengan pemerintah Kabupaten Bogor,” katanya.

Terkait penertiban di Kawasan Bandung Utara, Sigit mengakui saat ini pihaknya menghentikan sementara penertiban akibat adanya proses pengadilan. “Masyarakat menggugat pemprov saat kita kemarin bongkar, padahal itu di lahan negara. Dengan itu kita belajar sama-sama dengan masyarakat, kita belajar mana yang salah dan mana yang benar. Kalau kita salah ya kita akui salah, kalau masyarakat salah ya harus akui salah,” kata Sigit seraya menyebut terdapat 37 pengelola bangunan  yang menggugat ke PTUN.

Kendati begitu, Sigit menegaskan, penertiban KBU di lahan yang tidak digugat akan berjalan terus. Selama ini, lanjut Sigit, pihaknya  terus melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan ruang di KBU.

Sigit menuturkan, saat ini pihaknya tengah menyusun  strategi untuk mengatasi permasalahan di KBU. “Tapi yang penting masyarakat paham bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang di KBU, ya ada perdanya. Strateginya, kalau tidak ada rekomendasinya ya tidak boleh dibangun. Aturannya itu sudah jelas,” kata Sigit.

Sehingga, Sigit meminta pemerintah kabupaten/kota tegas dan berani dalam melakukan penertiban. “Kabupaten/kota harus tegas. Harus satu paham, satu visi dengan kita semua. Saya akui, saat ini belum optimal, hanya provinsi yang bergerak, mereka belum,” pungkasnya. (agp)