DPRD Jabar: Alih Fungsi Gedung BPPTK Harus Dikaji Ulang

sSasan sidang paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat
sSasan sidang paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat
sSasan sidang paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat

POJOKSATU – DPRD Jawa Barat menolak rencana pembangunan gedung kesenian bertaraf internasional yang menggunakan lahan Balai Pengembangan Pelatihan Tenaga Kependidikan dan Tenaga Kejuruan (BPPTK) yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 70 Bandung. Jika tetap dilakukan, pembangunan ini merupakan bentuk ketidakberpihakan terhadap dunia pendidikan.

Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Agus Wellyanto menegaskan, pihaknya menolak pembangunan gedung kesenian bertaraf internasional di BPPTK. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dikaji ulang bahkan ditangguhkan.

“Rencana pengosongan BPPTK itu  harus segera ditarik. Rencana pembangunan gedung kesenian harus dikaji ulang,” kata Agus di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (3/2).

Agus mengatakan, penolakan itu dikarenakan gedung BPPTK masih aktif digunakan untuk pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di BPPTK masih berjalan dari beberapa SMK.


Bahkan, bangunan tersebut digunakan juga oleh kalangan mahasiswa. “Jadi, kita sangat menolak pembangunan di situ,” kata Agus.

Kendati begitu, Agus memahami betul maksud dan tujuan pemprov mengalihkan fungsi bangunan BPPTK. Agus pun mendukung pembangunan gedung kesenian bertaraf internasional, asalkan lokasinya di tempat lain.

“Kenapa tidak memanfaatkan (gedung) Rumentang Siang, Dago Tea House atau yang lainnya. Padahal potensi di sana pun cukup besar kalau mau dikembangkan,” katanya.

Agus menjelaskan, saat ini, surat dari pemprov ke BPPTK  untuk segera mengosongkan lahan telah diserahkan ke Biro Aset Pemprov Jabar. “Hendaknya yang berwenang harus cek ke lapangan, selain ada aset yang merupakan MoU dengan bank dunia yang masa perjanjiannya belum tuntas, ditambah asetnya triliunan yang tidak bisa dipindahkan ke sembarang tempat. Dan aset itu harusnya dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar,” bebernya.

Lebih lanjut Agus katakan, secara hukum, aset tersebut bukan milik pemprov, melainkan milik pemerintah pusat yang statusnya hak pakai. “Oleh karena itulah kita menolak sebelum ada kejelasan analisa mengenai bangunannya seperti apa dan status hukumnya jelas. Jangan emosional dalam membangun fisik,” katanya.

Hal senada diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung. Menurut Untung, pembangunan gedung kesenian tersebut tidak mencerminkan dukungan terhadap dunia pendidikan.

“Sebetulnya Komisi V tidak menolak pembangunan  gedung kesenian, tapi lokasinya jangan di sana. Karena di sana itu lahan untuk dunia pendidikan,” katanya.

Untung menuturkan, pengalihfungsian dari lahan yang berfungsi pendidikan menjadi persoalan besar bagi dunia pendidikan, terlebih BPPTK sendiri masih aktif. “Ini jadi persoalan karena fasilitas pendidikan ini masih berfungsi normal. Tapi kemudian ada surat pengosongan dari Pemprov Jabar.  Perintah pengosongan ini tidak diimbangi dengan kesiapan pengganti fungsi pendidikan,” katanya.

Menurutnya itu tentunya menjadi persoalan besar, terlebih  fungsi BPPTK saat ini masih berjalan normal. Menurutnya, terdapat lima fungsi yang melekat di balai itu, seperti tempat praktik siswa kejuruan, seperti bangunan, elektronika, listrik, mesin, dan otomotif.

“Sementara Pemprov belum menyiapkan dimana lahan penggantinya,” ucapnya. Untung pun menuturkan, BPPTK berfungsi sebagai tempat  pelatihan bagi guru-guru.

Keberadaan tempat ini sangat penting karena alat-alat praktiknya lengkap dan sesuai standard. Maka dari itu, Untung menegaskan, Komisi V DPRD Jabar meminta agar surat perintah pengosongan dan penyerahan aset tersebut ditarik kembali. “Ini wajib dikaji ulang, lebih baik cari lokasi yang lain,” pungkasnya. (agp)