Pimpinan DPR ke Istana Bahas Calon Kapolri

Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno. Foto: dok.JPNN (Grup Pojoksatu)

POJOKSATU – Presiden Joko Widodo akan melakukan rapat konsultasi membahas sejumlah isu politik dengan pimpinan DPR, Senin (2/2/2015). Pertemuan yang dilaksanakan di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, tersebut kemungkinan besar juga akan menyinggung soal polemik pelantikan kapolri oleh presiden yang masih mengambang hingga saat ini.

Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto, meski membenarkan rencana pertemuan, enggan membeber detil topik yang akan dibicarakan. “Belum tahu materinya apa,” kata Tedjo, Minggu (1/2).

Saat disinggung, soal agenda pembahasan terkait kapolri, dia juga belum mau memastikan. Menteri yang secara fungsional masuk di lingkar utama istana itu lagi-lagi mengelak dengan menyatakan, kalau belum tahu agenda pembicaraan yang akan dibahas.

Rapat konsultasi presiden dan DPR sudah mulai dibudayakan sejak pemerintahan Presiden SBY. Tempat rapat berganti-ganti, terkadang dilaksanakan di istana, tak jarang pula dihelat di DPR. Dia masa pemerintah Jokowi-JK, rapat hari ini merupakan kali pertama.


Khusus terkait persoalan kapolri, permintaan melakukan rapat konsultasi dengan presiden sebenarnya sudah diajukan pimpinan Komisi III DPR, sejak pertengahan Januari 2015 lalu. Latar belakangnya, pimpinan komisi yang membidangi hukum dan HAM itu ingin mempertanyakan alasan tak kunjung dilantiknya calon kapolri ajuan presiden yang sudah disetujui dewan.

Terpisah, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membenarkan kalau salah satu materi pembahasan di rapat konsultasi kali ini adalah terkait rencana pergantian kapolri. Politisi PKS itu menyatakan, pembicaraan menyangkut hal tersebut akan lebih diarahkan pada pembahasan seputar sistem ketatanegaraan.

“Kami tidak akan bicara tentang orang per orang, tapi fokus kami bagaimana sama-sama memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya,” kata Fahri.

Di parlemen, aspirasi mainstream yang berkembang menginginkan agar Budi Gunawan segera bisa dilantik sebagai kapolri. Hal itu menjadi konsekuensi logis berdasar UU Polri. “Ada kekhawatiran, presiden tidak melaksanakannya dengan baik,” imbuh Fahri.

Dia kemudian membeber kalau semua tahapan perundangan terkait pergantian kapolri telah dilalui. Mulai dari pengajuan nama calon dari presiden berdasar masukan dari kompolnas, hingga persetujuan dari DPR. (dyn/one)