Lewat Budi Gunawan, Jokowi ‘Cek Ombak’

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi
ILustrasi
ILustrasi

POJOKSATU – Pro kontra terkait pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan (BG) terus mengalir di tengah masyarakat. Banyak pihak berharap Presiden Jokowi membatalkan pelantikan BG. Sementara kalangan partai pengusung presiden sendiri mendukung pelantikan tersebut.

Dalam tenggat waktu yang tinggal menghitung jam ini, Jokowi diminta bertindak cepat dan tegas dalam menangani perselisihan antara KPK dan Polri. (Baca: Deadline Pelantikan Kapolri 4 Februari)

Pengamat politik Refly Harun, mengatakan presiden tidak diam. Ia sedang mengamati atmosfer politik di tengah pro dan kontra. Dalam dunia politik, ini dikenal dengan istilah ‘testing the water’ atau ‘cek ombak”.

“‘Cek ombak’ bagi Jokowi untuk melihat sejauh mana kalkulasi politik bisa diperhitungkan. Kalau dia  masih melakukan testing yang mengarah pada diangkat atau tidaknya BG sebagai Kapolri. Makanya dia lagi hitung risiko politik,” kata Refli di Jakarta kemarin.


Menurtnya, berbagai desakan tentang kejelasan jadi atau tidaknya BG dilantik sebagai Kapolri, tidak serta merta dibatasi dalam 20 hari, setelah DPR meloloskan BG dalam fit and proper test. Jokowi sebagai presiden, memiliki hak yang bersifat konstitusif dalam hal ini, baik sebelum atau sesudah 20 hari DPR menyetujui pencalonan BG.  “(20 hari) Batas bagi DPR untuk kemudian mengeluarkan hasil fit and proper test. Bukan batas presiden melantik.” imbuhnya.

Walaupun sejak awal pencalonan, BG telah mendapat persetujuan Presiden dan keputusan lolos uji fit and proper test oleh DPR. Dalam kasus ini, sebagian yang berpaham hukum di atas moral dan etika, mendesak pelantikan Budi Gunawan. Tapi bagi mereka yang berpaham etika dan moral di atas hukum, menuntut agar pelantikan Budi Gunawan tak hanya ditunda, namun dibatalkan. (ril)