Jokowi Didesak Mengundurkan Diri

Desmon Junaedi Mahesa
Desmon Junaedi Mahesa
Desmon Junaedi Mahesa

POJOKSATU – Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) yang dipimpin Desmon Junaedi Mahesa meminta sebaiknya Presiden Jokowi mundur saja dari jabatannya sebagai presiden.

Alasan Desmon selama 100 hari lebih pemerintahannya banyak kebijakan yang dilakukan Jokowi justru memperkeruh kelangsungan berbangsa dan bernegara.

Dia menyontohkan, mulai dari menaikkan harga BBM meski kemudian menurunkannya kembali, menaikkan harga gas, menaikkan tarif dasar istrik, memperpanjang kontrak Freeport, mencabut susbidi pupuk petani, sampai soal kisruh pengangkatan Kapolri.

“Permintaan mundur ini adalah suara dari ProDem seluruh Indonesia. Saya meski pimpinan Komisi III DPR RI tentu tidak menolak aspirasi ini, dan ini sebagai suara rakyat yang menagih janji-janji Presiden Jokowi selama Pilpres pada Juli 2014 lalu. Karena buktinya janji-janji itu tidak diwujudkan,” ujar Desmon yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua DPP Partai Gerindra.


Pada prinsipnya, kata Desmon, ProDem menolak kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat. Seperti kenaikan harga BBM, pencabutan subsidi, privatisasi BUMN, serta yang tidak mempertimbangkan rekomendasi KPK dan PPATK terkait penunjukan dan pengangkatan pejabat tinggi negara yang bersih dan berintegritas seperti Jaksa Agung, Kapolri, dan lainnya.

Desmon mengatakan perpanjangan kontrak PT Freeport dengan mengesampingkan renegosiasi sama saja dengan melanggengkan perampokan atas sumber daya alam Indonesia.

“Selain itu, perpajangan izin untuk mengekspor konsentrat tanpa membangun smelter (pabrik pengolahan dan pemurnian mineral) sama melanggar pasal 170 UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba,” kata Desmon.

Sedangkan Iwan Simule juga menyesalkan Presiden Jokowi yang lemah menghadapi tekanan dan intervensi dari berbagai kepentingan baik dari parpol pendukung maupun dari korporasi dan asing yang merasa sudah sangat berjasa dalam memenangkan Jokowi pada Pilpres lalu.

Selain itu, tambah, dalam 100 hari lebih pemerintahan Jokowi terbukti belum mampu mengarahkan bentuk gerakan revolusi mental yang menjadi jargon Jokowi selama ini.
“Pemerintahan Jokowi makin menampakkan jati dirinya sebagai pemerintahan yang pro asing, aseng dan asong. Ini terbukti dengan upaya melakukan kebijakan privitasisai, pencabutan subisidi, deregulasi, dan pasar bebas.

Fenomena ini sangat berlawanan dengan janji-janjinya ketika Pilpres lalu yang akan mewujudkan cita-cita Trisakti Bung Karno dan Nawacita,” beber Iwan.

Bahkan kini, lanjut Iwan, janji pemerintahan Jokowi yang akan menuntaskan korupsi malah semakin suram dengan tidak jelasnya pengusutan kasus-kasus besar seperti kasus BLBI, kasus Bank Century, kasus rekening gendut perwira polisi, mafia migas dan lain-lain.

“Konflik KPK vs Polri sebagai bagian dari strategi untuk mengaburkan pengusutan kasuskasus korupsi itu,” tambahnya.

Ditegaskan Iwan, kalau memang Jokowi merasa tidak mampu melaksanakan tugas sebagai presiden, maka ProDem mendorong Jokowi untuk mengundurkan diri secara terhormat daripada diturunkan oleh rakyat. “Lebih baik mundur daripada diturunkan rakyat,” pungkas Iwan. (ind/one)