DKI Coret Dana Rp700 Miliar Untuk 4 Pemda Tetangga

Ilustrasi. Foto: Istimewa

POJOKSATU – Empat daerah penyanggah Ibukota Jakarta dipastikan tak lagi mendapat dana hibah sebesar Rp700 miliar dari Pemrov DKI tahun ini. Empat daerah tersebut yakni Pemkab Bogor, Pemkotā€Ž Bekasi, Pemkot Tangerang Selatan, dan Pemkot Tangerang.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghentikan penyaluran dana hibah ke anggota mitra praja utama (MPU) itu karena mereka belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana hibah tahun 2014.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengatakan, hingga batas akhir penyerahan LPJ 31 Januari, empat MPU itu tak kunjung menyerahkan laporan.

Dikatakan Heru, atas dasar itulah, Pemrov DKI Jakarta menghentikan penyaluran dana hibah tahun ini. Menurut Heru, DKI sudah berulangkali menyampaikan agar segera menyerahkan LPJ, tetapi hingga tenggat waktu yang ditentukan, keempat pemda itu tak juga menyerahkan LPJ. Sebagai konsekuensinya, mereka tidak akan menerima dana hibah dari Pemrov DKI tahun ini.


“Tak ada LPJ, wassalam. Dana hibah buat mereka kita kunci. Itu aturannya,” kata Heru, Minggu (1/2/2015).

Mantan Walikota Jakarta Utara ini menambahkan, Pemprov DKI sebelumnya telah mengalokasikan dana hibah dalam APBD DKI tahun 2015 untuk anggota MPU sebesar Rp3,069 triliun.

Khususnya untuk empat anggota MPU yang dicoret, rinciannya yakni Pemkab Bogor Rp 100,407 miliar, Pemkot Bekasi Rp 200,018 miliar, Pemkot Tangerang Rp 2,436 miliar, dan Pemkot Tangerang Selatan Rp 164,8 miliar. Totalnya mencapai Rp700 miliar

Namun, dana itu batal dikucurkan tahun ini. “Sesuai Pasal 19 ayat 1, Peraturan Mendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, pengguna harus bertanggung jawab secara formal dan material atas dana cuma-cuma tersebut,” ungkapnya.

Heru menambahkan, pertanggungjawaban atas dana hibah itu juga diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf a, b dan c, di mana LPJ yang diserahkan penerima dana hibah harus mencakup bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Aturannya jelas. Jika dilanggar, kami salah dong dan bisa berbahaya. Memang uang siapa, main kasih saja tanpa ada tanggung jawab. Semua ada aturan. Tak ada LPJ, coret,” tegasnya. (one)