Cukup Bukti, Bentuk Komite Etik Adili Ketua KPK

POJOKSATU — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, tak boleh hanya bersikap diam di tengah tudingan miring yang mengarah kepadanya. Lembaga itu juga perlu membentuk komite etik untuk membersihkan namanya dari coreng moreng berbau politis.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI), Prof Dr Hambali Thalib, menilai bahwa pembentukan komite etik KPK dilakukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik oleh Abraham Samad. Namun, pembentukan Komite Etik dilakukan kalau sudah cukup bukti dan saksi bahwa tudingan yang dinyatakan Hasto Kristiyanto benar adanya.

Selain itu, Hambali berharap Abraham harus segera memberikan klarifikasi terkait tudingan politikus PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Abraham harus menjelaskan benar tidaknya pertemuan antara dirinya dengan sejumlah petinggi PDI-P di apartemen The Capital Residence milik temannya, Supriansa.

Abram dituding melakukan lobi politik agar dipasangkan dengan Joko Widodo (Jokowi) saat pemilihan calon presiden dan wakil presiden. Komite Etik KPK juga diperlukan untuk menelusuri dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Abraham.


Klarifikasi ini dinilai Hambali sangat penting, karena selama ini yang ada hanya pernyataan sepihak, tanpa adanya penjelasan dari Abraham Samad. “Klarifikasi Abraham tentu untuk mengetahui, apakah pertemuan tersebut inisiatif tim Jokowi atau dari Abraham Samad sendiri,” bebernya.

Hambali menilai, yang bisa dikatakan pelanggaran etik, ketika dalam pertemuan itu, Abraham mengajukan dirinya sebagai calon wakil presiden. Bila dalam pertemuan itu Abraham menyatakan kesiapan, apalagi namanya sempat menguat dan digadang-gadang menjadi calon wakil presiden saat itu, bisa saja diduga melakukan pelanggaran etik.

Guru Besar Sosiologi Hukum Unhas, Prof Irwansyah, menjelaskan bahwa sistem kerja di KPK memang memiliki standar yang tinggi. Termasuk berkaitan dengan etik, yang juga mengatur pelaksanaan kerja komisioner lembaga pemberantasan korupsi tersebut.

Salah satunya, tidak diperbolehkan bertemu dengan tersangka untuk melakukan deal-deal atau menjanjikan penuntutan yang direkayasa untuk meringankan tersangka. Namun, kemungkinannya dinilai kecil, karena sistem pengambilan keputusan di KPK tidak bersifat individual. Dalam memutuskan sesuatu, prosedurnya dengan sistem komisioner.

Terkait adanya tudingan pertemuan Abraham dengan sejumlah petinggi PDI-P yang melakukan lobi politik agar dipasangkan dengan Jokowi, Irwansyah menjelaskan, tudingan itu perlu dibuktikan kalau memang ada pelanggaran etik.

Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, dalam keterangannya kepada media, belum memberikan kepastian pembentukan Komite Etik. Menurutnya, Komite Etik dibentuk bila pihak yang memberikan tudingan datang ke KPK melapor terkait adanya dugaan pelanggaran etik.

Komite Etik inilah yang nantinya akan melakukan sejumlah penelusuran. Termasuk menentukan nasib Abraham jika memang sesuai apa yang dilaporkan Hasto ditambah pernyataan Supriansa. Ia juga mengaku telah meminta tanggapan langsung dari Abraham perihal persoalan ini. Hanya saja, Abraham juga belum menginstruksikan apa-apa. (iad-eds/ian-rif)