Silaturahmi ke Surabaya, Mantan Menteri Agama Dikuncikan Pintu

Surya Darma Ali
Surya Darma Ali
Surya Darma Ali

POJOKSATU – Niat baik rombongan mantan Menteri Agama Surya Darma Ali (SDA) bersilaturahmi dengan pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendapat sambutan kurang baik. Meskipun sudah diatur sebelumnya, namun rombongan tak bisa masuk ke dalam kantor DPW Jatim, karena pintu masuknya terkunci.

Akibatnya, mereka memanggil tukang kunci untuk membuka paksa pintu kantor tersebut. Seperti diketahui, selama ini kantor tersebut masih dipimpin Musyaffa Noer (ketua DPW PPP Jatim) yang merupakan kubu Romahurmuziy (Romi).

Padahal, Majelis Pakar PPP Kabupaten Malang Achmad Solikin menyatakan sudah meminta izin kepada Musyaffa untuk mengadakan silaturahmi. ’’Sebenarnya ini dalam rangka silaturahmi antara DPC dan DPP, dihadiri SDA,’’ jelasnya, Kamis kemarin.

Kedatangan SDA di Kantor DPW Jatim membawa misi untuk menguatkan kepengurusan di DPC dan DPW Jatim versinya. Yaitu, menerima hasil muktamar di Jakarta dengan Ketua Umum DPP Djan Faridz dan Ketua DPW Mujahid Ansori serta menolak hasil muktamar di Surabaya dengan Ketua Romahurmuziy dan Ketua DPW Musyaffa Noer.


SDA mengatakan, dirinya ingin menjelaskan kepada DPW dan DPC se-Jatim tentang perkara yang membuat PPP terbelah dua. Menurut dia, seluruh pengurus di Jatim meyakini muktamar di Jakarta adalah sah. ’’Saya memberikan penjelasan baik dari aspek hukum maupun DPP PPP. Akibat masalah ini, ada saling pecat,’’ ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, pertemuan tersebut membahas persiapan pemilihan kepala daerah di Jatim. Termasuk dalam memilih kader PPP yang pantas dicalonkan sebagai kepala daerah. ’’Yang berhak mencalonkan gubernur maupun bupati/wali kota adalah institusi PPP yang ditandatangani Ketum SDA yang dipilih berdasar muktamar di Bandung,’’ tambahnya.

Dengan demikian, maksud kedatangan SDA ke Surabaya adalah mencegah adanya pencalonan kepala daerah dari kubu Romi. Sebab, muktamar yang diselenggarakan di Surabaya oleh kubu Romi pada 15 Oktober tersebut dianggap ilegal. ’’DPW dan DPC harus mengantongi surat keputusan muktamar Bandung,’’ kata dia. (ayu/oni/awa/jpnn/ril)