Kejagung Persilahkan PK Terpidana Mati, Bukan Berarti Halangi Eksekusi

Kapuspenkum Kejagung, Tony Tribagus Spontana
Kapuspenkum Kejagung, Tony Tribagus Spontana
Kapuspenkum Kejagung, Tony Tribagus Spontana

POJOKSATU – Sebagai salah satu hak terdakwa, Kejaksaan Agung menghargai upaya Peninjauan Kembali (PK) yang dilakukan kuasa hukum terpidana narkoba mati narkoba yang tergabung dalam kelompok “Bali Nine”.

Ia mengaku telah mendengar kabar tentang Andrew Chan, salah satu kuasa hukum “Bali Nine” mengajukan PK dari Kejaksaan Negeri Denpasar, Bali. Namun demikian, Kejagung menegaskan bahwa PK tidak bisa menghalangi eksekusi.

“Bisa saya jelaskan sebagai berikut bahwa norma yang berlaku adalah PK tidak bisa menghalangi eksekusi,” ujar Kapuspenkum Kejagung Tony Tribagus Spontana, Jumat (30/1).

Apalagi, lanjut dia, yang bersangkutan sudah menerima Keputusan Presiden yang menolak permohonan grasinya.


“Jadi kita memakai acuan keputusan bersama antara Jaksa Agung, Menkumham, Menkompolhukkam, MA pada 9 Januari lalu,” kata Tony.

Menurut Tony, silahkan saja mengajukan PK lagi karena itu merupakan hak terpidana. Kejagung tetap menghormatinya. “Tapi apabila kita mengacu dan PK tidak menghalangi eksekusi, saya meyakini hakim seharusnya menolak,” katanya.

Namun demikian, Tony menegaskan bahwa semua tergantung putusan hakim nanti apakah menolak atau menerima PK tersebut.

“Kita serahkan kembali bagaimana kita tunggu bunyi dari Denpasar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Tony mengatakan bahwa Kejagung belum menentukan kapan eksekusi mati tahap kedua akan dilaksanakan. (boy/jpnn/ril)