Waah..! Penetapan Tersangka BG Cacat Hukum?

Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita
Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita
Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita

POJOKSATU – Penetapan status tersangka terhadap Komjen Budi Gunawan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak tepat.

Pakar Hukum Pidana Prof Romli Atmasasmita. Prof Romli, yang biasa disapa Arsitek KPK, menyesalkan apa yang sudah menjadi keputusan KPK terkait status BG. Menurutnya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, harus melalui Standard Operating Procedure (SOP) yang benar.

“KPK bilang punya alat bukti yang cukup. Tapi menurut saya prosedurnya tidak tepat, karena SOP-nya tidak dijalankan, tak jelas dan tak terbuka,” kata Prof Romli kepada wartawan, Jumat (30/1) malam.

Penetapan tersangka Komjen BG, kata Sosok yang membidani UU KPK dan pembentukan KPK ini, terlalu terburu-buru. “Tak seperti kasus lain yang ditangani KPK, dimana butuh waktu pemeriksaan satu, dua minggu. Bahkan lebih,” ujarnya.


Prof Romli juga mempertanyakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Komjen BG. Ia bahkan masih meragukan keabsahannya.

“Penetapan BG itu sprindiknya diteken berapa orang? Kan harusnya lima, harus lengkap. Kalau cuma empat atau kurang, berarti cacat hukum,” tandasnya.

Hal itu dikatakan Romli mengingat saat ini KPK hanya memiliki empat komisioner, yaitu Abraham Samad selaku Ketua KPK, Bambang Widjojanto, Zulkarnain dan Adnan Pandu Praja. Sedangkan Busyro Muqoddas baru saja habis masa jabatannya.

Prof Romli meragukan, penetapan tersangka BG yang hanya dilakukan oleh empat komisioner KPK tak sesuai dengan azas kolektif seperti tercantum dalam Undang Undang KPK Nomor 30 tahun 2002. (adk/jpnn/ril)