Potong Gaji PNS Rp500 Ribu Setiap Menit, Ini Kata Ahok

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama (Ahok)
Ahok akan disomasi pedagang kaki lima (PKL)
Ahok akan disomasi pedagang kaki lima (PKL)

POJOKSATU – PNS DKI Jakarta boleh bangga dengan kenaikan gaji yang cukup signifikan. Namun, kenaikan tersebut harus berbasis kinerja. Gaji kepala dinas di Jakarta bisa mencapai Rp75 juta sebulan, sedangkan pejabat eselon IV seperti lurah mencapai  Rp33 juta.

Tingginya gaji pegawa negeri ini membuat pemerintah DKI Jakarta membuat aturan ketat agar PNS disiplin dalam menjalankan tugas. Salah satunya aturan tentang pemotongan gaji.

Inspektur Provinsi DKI Jakarta Lasro Marbun menyebutkan, ada PNS yang telat masuk, gajinya akan dipotong dengan Rp500.000 per menitnya. “Jadi, itu termasuk sanksi individu. Sanksi individu dilihat dari absensi masing-masing pegawai,” kata Lasro di Balai Kota, Jumat (30/1/2015).

Dikatakan Lasro, sanksi lainnya bersifat kolektif. PNS yang ketahuan melakukan praktik pungutan liar (pungli), korupsi, dan mangkir dari pekerjaan akan dikenakan sanksi kolektif. Bagi mereka yang kedapatan berbuat pelanggaran-pelanggaran itu, akan ada pemotongan gaji hingga 10 persen selama dua bulan berturut-turut.


“Misalnya, satu orang ada pungli di dalam SKPD (satuan kerja perangkat daerah), semua dihukum. Gajinya dipotong 10 persen. Kalau buat saya itu gede banget, dari Rp 80 juta dipotong Rp 8 juta,” tambah Lasro.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, rupanya tidak sepakat dengan aturan potongan Rp500 ribu untuk PNS yang telat. “Aku enggak tahu tanya aja ke Prof Suradika. Soalnya dia belum lapor ke saya. Kalau satu menit mah keterlaluan,” tegas Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (30/1).

Dia menambahkan, seharusnya aturan ini dikaji dengan serius. Dia meminta DKI belajar pada sistem yang diterapkan di Kedutaan Besar Amerika Serikat. “Kedutaan Amerika saja hitungannya jam kok! Satu jam, setengah jam baru dipotong,” tutupnya.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sekitar Rp 19 triliun untuk belanja pegawai atau gaji pegawai. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat dan Pensiun Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Etty Agustijani menjelaskan, jumlah itu dimasukkan ke dalam Rancangan APBD DKI 2015. (one)