Proyek Distan Dikorupsi, Begini Reaksi DPRD Jabar

Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari.

POJOKSATU – DPRD Jawa Barat akan menelusuri dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jawa Barat terkait proyek pengadaan alat pertanian. Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Jabar akan meninjau pelaksanaan program tersebut.

Hal ini diungkapkan Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari saat dimintai komentarnya terkait dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jabar yang diprediksi merugikan keuangan negara sekitar Rp 1,9 miliar, Kamis (29/1).

“Saya juga baru lihat dari berita online. Seperti apa hasilnya, sejauh mana penyimpangannya, dan bagaimana kasus hukumnya kami belum tahu. Nanti saya menugaskan komisi II,” kata Ineu.

Selama ini, kata Ineu, DPRD pun tidak pernah terlibat secara langsung dalam teknis pelaksanaan program pengadaan alat mesin pertanian ini. Namun, ketika sebuah kebijakan dilaksanakan, dewan hanya berpesan kepada pemerintah agar program tersebut dilaksanakan dengan baik dan betul-betul harus sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.


“Kami tidak melihat informasi terkait pengadaan alat pertaniannya. Yang kami lihat bagaimana dinas pertanian melakukan tugasnya. Prosesnya sendiri kita tidak terlibat langsung karena pelaksana teknisnya di dinas,” kata Ineu.

Lebih lanjut, Ineu mengaku prihatin dengan kejadian ini. Sebab, secara perencanaan program ini dibuat berdasarkan kebutuhan masyarakat.

“Kami kan melihat perencanaan dan pengadaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tentu prihatin, dan mudah-mudahan bisa terbuka karena kita juga belum tahu seperti apa. Kan baru praduga. Nanti kita lihat dulu. Kesalahannya dimana. Akan saya cek dulu ke komisi II, bagaimana prosesnya, urutannya, kami hanya menitipkan agar program berjalan baik, dan sampai kepada masyarakat dengan baik,” bebernya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum terkait dugaan korupsi di Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Jabar dalam pengadaan alat pertanian. Heryawan pun mengaku tidak mengintervensi kasus tersebut meski pengadaan alat pertanian ini merupakan program yang dicanangkannya.

Kendati begitu, Heryawan mengaku akan memberikan bantuan hukum melalui Lembaga Kantor Bantuan Hukum Pemprov Jabar. “Saya serahkan ke Pak Ruddy (Kepala LKBH Pemprov Jabar) untuk langkah-langkah hukumnya,” kata Heryawan di Bandung, Kamis (29/1).

Gubernur dua periode ini menjelaskan, dirinya tidak tahu menahu proses pengadaan traktor yang diserahkan kepada sejumlah kelompok tani di Jabar ini. Meski begitu, Heryawan mengaku pihaknya melakukan pengawasan terhadap program tersebut.

“Dari dulu juga terus-terusan (mengawasi). Mengawasi 24 jam memang tidak mungkin. Memang, tetap ada celah di mana-mana,” kata Heryawan.

Heryawan menduga, persoalan dalam pengadaan traktor tersebut berasal dari proses tender. “Ini bukan fiktifnya yang jadi persoalan, bisa jadi ini soal prosedur tender, (atau) gratifikasi. Traktornya sudah dibagi-bagi, sampai ke masyarakat,” katanya.

Maka dari itu, Heryawan berharap adanya penyempurnaan dalam proses tender. Salah satunya dengan memasukkan seluruh barang dan jasa yang ditenderkan ke dalam e-katalog. “Pengadaan barang harus di-e-katalo- kan. Jadi enggak pernah merekayasa spec, harga,” katanya.

Heryawan pun mengimbau jajaran di bawahnya agar lebih hati-hati dalam menjalankan setiap program pemprov. Hal ini penting agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini. “Imbauan kepada yang lain jangan melakukan tindakan kesalahan, jangan korupsi, jangan melanggar hukum,” pungkasnya. (agp/one)