Polisi Amankan 4,5 Ton Pupuk Ilegal

DIAMANKAN : Puluhan karung pupuk ilegal diturunkan dari atas truk untuk diamankan di Mapolsek Sukaluyu, Cianjur.
DIAMANKAN :  Puluhan karung pupuk ilegal diturunkan dari atas truk untuk diamankan di Mapolsek Sukaluyu, Cianjur.
DIAMANKAN : Puluhan karung pupuk ilegal diturunkan dari atas truk untuk diamankan di Mapolsek Sukaluyu, Cianjur.

POJOKSATU– Jajaran Polsek Sukaluyu berhasil mengamankan pupuk ilegal seberat 4,5 ton dari Toko PD. Subur makmur di Kampung Sodong RT01/01, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu, Rabu (28/1).

Penyergapan dilakukan pada Kamis, (22/1), sekitar pukul 16:30 WIB . Dari toko tersebut polisi berhasil mengamankan barang bukti seperti, 20 karung pupuk merek SP-36 dengan berat 50 kilogram produksi CV. Pusaka Gresik,19 karung pupuk Bio Phoska dengan berat 50 kilogram produksi CV. Pusaka Gresik, 49 karung pupuk Phoska dengan berat 50 kilogram produksi CV. Cahaya Pratama Gresik, satu karung pupuk SP-36 (subsidi) berat 50 kilogram produksi PT. Petrokimia Gresik, dan satu karung pupuk Phonska (subsidi) berat 50 kilogram produksi PT. Petrokimia.

“Sesuai dengan pasal yang dilanggar, yakni Pasal 480 KUHP jo Pasal 62 ayat (1) UU RI No.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen,” jelas Kapolsek Sukaluyu AKP Achmad Suprijatna.

Dijelaskannya, kronologis penyelidikan dan penyidikan dilakukan sekitar pukul 16:30 WIB di Kampung Sodong RT01/01. Di tengah perjalanan, kami melihat sebuah kendaraan jenis truk yang membawa muatan dan ditutupi dengan terpal.


“Setelah itu, beberapa anggota mencari informasi, siapa pemilik kendaraan truk bernopol F9026WB. Lalu setelah diselidiki ternyata pupuk tersebut ilegal, milik RR pemilik Toko Pupuk di kampung tersebut,” jelasnya.

Dikatakannya, pupuk tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Dahlan yang tinggal di Kampung Tanjung RT01/03, Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu. Rencananya, pupuk-pupuk tersebut akan dijual kepada para petani secara perorangan.

“Setelah ditanya, para pelaku mengaku telah memproduksi pupuk tersebut. Namun belum memiliki legalitas,” ungkapnya.(mat/dep)