Mensesneg Benarkan Ada Pelantikan di Istana Besok

Kepala BIN BUDI GUNAWAN
Kepala BIN BUDI GUNAWAN

POJOKSATU – Di tengah perseteruan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri yang hingga kini masih memanas, muncul kabar terbaru dari Istana. Presiden Jokowi dikabarkan akan melantik Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri pada Jumat (30/1/2015).

Kendati demikian, pelantikan itu bisa saja berubah. Pasalnya,  hingga saat ini, tarik ulur terkait pelantikan Budi Gunawan masih alot. PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Jokowi-JK tetap ngotot agar Komjen Budi Gunawan segera dilantik. Selain itu, tiga Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) juga tetap meminta Jokowi agar melantik Komjen Budi.

Namun tim 9 yang dibentuk Jokowi kompak menolak Budi Gunawan dilantik menjadi kapolri dengan alasan jenderal bintang 3 itu berstatus tersangka.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengisyaratkan, agenda pelantikan pada Jumat besok tetap berlangsung. Namun Pratikno tak memastikan apakah Budi Gunawan juga akan dilantik menjadi kapolri.


Pratikno juga tak menjelaskan jabatan apa dan siapa saja yang akan dilantik. “Ya ada pelantikan. Di Bogor ada pertemuan dengan bupati walikota besok (Kamis, red),” kata Pratikno, di Jakarta, Rabu (28/1).

Menurut dia, pelantikan itu menjadi alasan Presiden Jokowi batal  ke Jawa Tengah seperti yang sudah dijadwalkan sebelumnya.

Terkait rekomendasi Tim 9 yang mengusulkan agar Jokowi tidak melantik Budi Gunawan, Pratikno menyatakan sudah didengarkan presiden. Menurut dia, Presiden telah menerima pertimbangan lengkap dari Tim 9.

Kendati demikian, Pratikno mengaku belum mengetahui kecenderungan presiden dalam memutuskan solusi kisruh Polri dan KPK. “Kita tunggu keputusannya. Yang jelas presiden sudah semakin lengkap dengan opsi dengan segala hal-hal yang harus disipakan, juga tindak lanjut setelah itu,” katanya.

Sementara itu, PDI Perjuangan angkat bicara mengenai rekomendasi Tim 9 yang meminta Jokowi tidak melantik Budi Gunawan. “Tim independen hanya melaporkan. Belum dilantik sudah bikin statement,” kata Anggota Komisi III DPR fraksi PDIP Junimart Girsang.

Junimar mengatakan tim independen hanya sebatas laporan kepada Presiden bukan memberikan rekomendasi.

“Jangan terlalu melegalisasi tim ini, saya dulu paling tidak setuju dibentuk, karena ada yang tidak independen,” tambah Junimart. (one)