Jokowi Seharusnya Bentuk Tim Etik, Bukan Tim 9

Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane
Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane

NETA IPWPOJOKSATU – Kritik atas langkah yang diambil oleh Presiden Joko Widodo terus mendapat sorotan. Terutama langkah terkait penyelesaian konflik antara KPK dan Polri yang belakangan marak menjadi sorotan. Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane, menilai pembentukan Tim Independen mubazir. Menurutnya, Mestinya presiden membentuk Tim Etik, bukan Tim 9.

Menurutnya, yang perlu didalami dalam kasus tersebut adalah soal prosedur hukumnya.

“Tim Etik lebih tepat bertugas menelusuri apakah proses penetapan Komjen Budi Gunawan maupun Bambang Widjojanto sebagai tersangka sudah sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak,” kata Neta, Kamis (29/1).

IPW menilai titik pangkal masalah KPK versus Polri adalah penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian, berlanjut dengan “pembalasan” Polri yang menangkap dan menjadikan BW sebagai tersangka.


“Karena titik pangkal masalahnya di sini, di sisi inilah yang perlu dituntaskan oleh Tim Etik,” ujar Neta.

Tujuan Tim Etik, kata dia, agar masing-masing pihak tidak otoriter dan tidak bertindak sewenang-wenang atas nama hukum maupun lembaga hukum yang menaunginya.

Tim Etik ini seharusnya terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Ketua Komisi Yudisial, Ketua Mahkamah Konstitusi, Jaksa Agung, Menkumham, para pakar hukum, dan pihak netral lainnya.

Tim Etik harus bisa membuka akses, apakah alat bukti dan saksi-saksi yang dimiliki KPK untuk menjadikan BG sebagai tersangka sudah sesuai dan apakah alat bukti dan saksi-saksi yang dimiliki Polri untuk menjadikan BW sebagai tersangka sudah sesuai.

“Dari sini kemudian Tim Etik baru bisa menyimpulkan, apa solusi yang harus dilakukan Presiden sebagai Kepala Negara untuk menyelesaikan kasus KPK vs Polri,” ujarnya.

Jika hanya mengacu kepada pola kerja Tim Independen atau Tim 9, yang hanya mengedepankan analisa dan opini, titik pangkal masalahnya tidak akan pernah tersentuh.

Apalagi selama ini terlihat sebagian besar anggota Tim 9 lebih pro kepada KPK ketimbang ke BG. “IPW setuju jika Presiden tidak mengeluarkan Keppres untuk Tim 9,” katanya.

IPW menyarankan presiden membentuk Tim Etik atau Presiden menunggu hasil prapradilan. Jika majelis prapradilan memenangkan BG dan sekaligus memenangkan BW, artinya masalah keduanya sudah selesai, yakni KPK tidak berhak menjadikan BG tersangka dan begitu juga Polri tidak berhak menjadikan BW sebagai tersangka.

Sebaliknya, jika majelis prapradilan mengalahkannya, BG dan BW tetap menjadi tersangka dan diproses secara hukum. “Namun sesuai konstitusi presiden harus tetap melantik BG sebagai Kapolri, setelah itu presiden bisa menggunakan hak prerogatifnya untuk menentukan nasib BG selanjutnya,” pungkasnya. (boy/ril/jpnn)