100 Hari Jokowi-JK, Kekayaan Negara dan Rakyat Dirampok

Jokowi
Jokowi

POJOKSATU – Beklum tampak tanda-tanda perubahan berarti setelah 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Malahn, kondisi ekonomi dan politik masyarakat makin tak menentu. Hal tersebut dikatakan pengamat dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menyatakan, di Jakarta belum lama ini.

Sejak awal, ia memprediksi kondisi ketidakmenentuan ini. Politik transaksional terjadi sudah kelihatan saat penyusunan tim kabinet. Sebagai dampaknya, kondisi harga bahan pokok di masyarakat meningkat akibat naiknya BBM akhir tahun kemarin. Mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah Pertamina dan tim Reformasi Tata kelola Migas. Demikian juga dengan kondisi politik yang kian hari kian memanas.

“Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru,” kata Daeng di Jakarta, kemarin.

Seperti yang terjadi dalam sektor migas. Kata Daeng, saat ini sektor tersebut dipegang oleh kelompok tertentu. Mulai dari reformasi di jajaran direksi Pertamina hingga penunjukan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba.


“Lalu kemarin ISC dikabarkan telah deal dengan Sonangol dengan skema B to B untuk import minyak mentah, artinya tidak discount all market price,  Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda, begitu juga tender crude oil yang kemaron dilaksanakan jauh dari transparansi yang selama ini di gemborkan, ada kebohongan publik disini ” jelasnya. (ysa/rmo/jpnn/sp)