Tunjangan Anak-Istri Dihapus, PNS Protes Jokowi

PNS Bekasi mengikuti upacara

POJOKSATU – Penghapusan tunjangan anak dan istri membuat pegawai negeri sipil (PNS) di sejumlah daerah resah.   Mereka menganggap penghapusan itu akan membuat pendapatan mereka berkurang.

Tak pelak, Presiden Jokowi menjadi sasaran kekesalan PNS. Mereka menilai, penghapusan senilai Rp200 ribu sebulan itu terjadi gara-gara Jokowi menjadi presiden.

“Kenapa tunjangan istri dan anak dihapus? Ini tidak adil. Jokowi kok taunya hanya motong-motong gaji PNS. Beresin dulu tuh koruptor kelas kakap, jangan malah PNS yang disiksa,” ujar salah satu PNS di Cianjur, Jawa Barat yang enggan disebutkan namanya.

Penghapusan tunjangan istri dan anak serta tunjangan jabatan diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). “PNS tidak bisa lagi menerima honor untuk kegiatan-kegiatan luar kantor. Ini sesuai amanat UU ASN,” tegas Subowo Joko Widodo, asisten deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Malang, di Kemenpan-RB, Jakarta.


Pemerintah, lanjutnya, tengah menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Sistem Penggajian. Di dalam RPP tersebut, struktur gaji pegawai hanya terdiri dari tiga komponen. Yakni gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan kemahalan.

“Tunjangan anak dan istri, tunjangan jabatan, tidak ada lagi. Semuanya disatukan di tunjangan kinerja,” terangnya.

Dijelaskannya, untuk tunjangan kemahalan, akan disesuaikan dengan biaya hidup di daerah masing-masing. Misalnya di Papua, tunjangan kemahalannya lebih tinggi dibanding wilayah Jawa.

Sedangkan untuk tunjangan kinerja, dihitung berdasarkan grade sehingga meski sama-sama golongan kepangkatan, belum tentu tunjangan kinerjanya sama. “Ada 21 grade jabatan PNS. Tunjangannya akan disesuaikan dengan gradenya,” tandasnya. (ps/one)