Tunggu Sampai 2035, Jakarta Bisa Bebas Banjir

Banjir di Jakarta beberapa waktu lalu
Banjir di Jakarta beberapa waktu lalu
Banjir di Jakarta beberapa waktu lalu

POJOKSATU – Pemprov DKI terkesan angkat tangan dalam mengatasi banjir Jakarta. Artinya, komitmen menyelesaikan masalah di ibu kota itu harus dipertanyakan. Alih-alih menuntaskan tahun ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Tata Air DKI Agus Priyono malah menargetkan persoalan tersebut selesai dalam jangka waktu yang cukup lama, 20 tahun lagi atau pada 2035.

Agus mengatakan, pihaknya tidak asal menerapkan target. Dia memiliki perhitungan yang matang berdasar kondisi di lapangan. Itu disesuaikan dengan kebutuhan anggaran DKI yang sangat terbatas. ’’Karena pelaksanaannya tidak mudah dan tidak bisa cepat, kami memerlukan waktu. Jadi, penuntasan pada 2035 sudah berdasar hasil analisis,’’ ujar Agus di balai kota Selasa (27/1).

Dia menggambarkan proses yang mesti dilalui jika Jakarta benar-benar ingin bebas dari banjir. Pertama, membangun banjir kanal timur (BKT). Mulai 2003 hingga kini, pembebasan lahan di sana belum selesai. Sebab, warga tetap tidak mau pindah. Kedua, membangun Cengkareng Grand Dua yang luasnya 15 hektare. Sama dengan BKT, pembebasan lahan dan pembangunan fisik memerlukan waktu lama.

Ketiga, mengeruk dan menormalkan waduk yang hingga kini belum maksimal. Sebab, warga enggan direlokasi ke flat. ’’Contohnya, Kampung Pulo. Program normalisasi sudah lama dilaksanakan di sana. Tetapi, yang pindah baru secuil. Bagaimana Jakarta bisa kering?’’ tegasnya.


Saat disinggung soal anggaran yang dikeluarkan, Agus menyebut angka Rp 118 triliun. Jumlah tersebut dibagi atas tiga strategi dengan sistem tata aliran air. Pertama, kegiatan penanganan banjir sistem tata air aliran barat membutuhkan Rp 43 triliun. Kedua, aliran tengah Rp 34 triliun. Ketiga, aliran timur Rp 41 triliun.

Tiga strategi itu dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan. Mulai menormalkan waduk, membuat turap, hingga memasang pompa. ’’Karena itu, kalau selesai saat ini, manfaatnya nggak bisa dirasakan warga Jakarta,’’ ungkapnya.

Tahun ini, lanjut Agus, instansinya menganggarkan dana penanganan banjir Rp 2,7 triliun. Jumlah tersebut meliputi pembangunan, pemeliharaan pompa, dan pembebasan tanah yang nilainya paling tinggi. Tujuannya, aliran sungai tidak terhambat ke waduk-waduk yang tersedia.

Selain itu, pihaknya terus berupaya melebarkan waduk dari 3 meter menjadi 20 meter. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup banyak. Misalnya, penertiban warga di bantaran Kali Ciliwung Lama dengan membongkar 980 bangunan. Belum lagi kendala lain. Yakni, minimnya ketersediaan flat miliki pemprov. ’’Pak Gubernur ingin membangun flat dulu. Ya sudah, semuanya dilakukan bertahap,’’ jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah menyatakan, masalah banjir memang menjadi prioritas pemprov setiap tahun. Caranya, mereka menormalkan waduk secara maksimal. Untuk memuluskan upaya itu, pemprov dituntut membangun flat dengan jumlah banyak. Karena itu, tahun ini pemprov membangun banyak flat di lahan-lahan yang dibebaskan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) serta dinas perumahan dan gedung. ’’Bahkan, pembangunan flat juga masuk dalam program prioritas karena terkait dengan penanganan banjir,’’ tegasnya. (fai/ind/c7/any)