Dicegah Jokowi, Kriminalisasi KPK Kian Beringas

Icon Polri V KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tekanan agar jangan ada kriminalisasi dalam pengusutan kasus di KPK dan Polri di Istana Merdeka Minggu malam (25/1). Namun, penegasan dalam bentuk diucapkan hingga tiga kali dalam pidato 2 menit 40 detik itu tak mampu membendung upaya kriminalisasi, khususnya terhadap pimpinan KPK.

Berdasar pantauan Jawa Pos, menyusul laporan kasus yang membidik pimpinan KPK Bambang Widjojanto dan Adnan Pandu Praja, kini giliran Ketua KPK Abraham Samad yang dilaporkan Direktur Eksekutif KPK Watch M. Yusuf Sahide kemarin (26/1). Dalam laporan polisi bernomor LP/75/I/2015/Bareskrim itu disebutkan, Samad melanggar Undang-Undang (UU) KPK karena melakukan pertemuan dengan Hasto Kristiyanto. Laporan tersebut sebetulnya sudah diajukan pada 22 Januari lalu, namun baru kemarin diketahui media.

Kepala Bagian Penerangan Umum Mabes Polri Kombes Rikwanto menjelaskan, saksi yag diajukan dalam laporan itu adalah Hasto Kristiyanto, Plt Sekjen PDIP. Samad diduga melanggar pasal 36 dan 65 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.


Dikonfirmasi terkait laporan tersebut, Yusuf Sahide menjelaskan, pihaknya ingin membuktikan bahwa Samad telah melakukan aktivitas politik. Hal itu dilakukan di luar kewenangannya sebagai pimpinan KPK. ”Yang lebih utama soal pembicaraan mengenai kasus yang ditangani,” ujarnya.

Dalam pembicaraan tersebut, juga terdapat pembahasan soal kasus korupsi yang melibatkan politikus PDIP Emir Moeis. Padahal, Hasto merupakan petinggi PDIP. ”Dengan begitu, dapat diartikan sebenarnya Abraham (Samad) membicarakan kasus yang ditanganinya dengan orang (atau) pihak yang terhubung dengan kasus itu. Ini pelanggaran berat,” papar Yusuf.

Menyusul laporan KPK Watch, pimpinan KPK berikutnya yang dijerat adalah Zulkarnaen. Mantan kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim) tersebut bakal dilaporkan terkait kasus dana hibah program penanganan sosial ekonomi masyarakat (P2SEM) oleh Jatim Antikorupsi (Jatim Aksi).

Koordinator Jatim Aksi Fathorrasjid mengakui bahwa dirinya dan timnya akan bertemu Kapolri serta jaksa agung hari ini. ”Jadi, bukan melapor, tapi audiensi. Sebab, laporan sudah kami ajukan sejak lama, April 2010 lalu,” tegas mantan ketua DPRD Jatim itu di kantor redaksi Jawa Pos tadi malam. Dalam audiensi tersebut, dia akan membeberkan modus koruptor di Jatim.

Dalam laporan itu, salah satu yang disinggung adalah tudingan kepada Zulkarnaen yang dianggap tidak profesional saat menjabat kepala Kejati Jatim. Saat itu dia mengusut kasus korupsi P2SEM. ”Laporan kami sebelumnya belum ditanggapi,” katanya.

Fathorrasjid memastikan bahwa audiensi itu tidak terkait dengan upaya penggembosan KPK. Sebab, permohonan audiensi tersebut dilayangkan pada 13 Januari 2015, jauh sebelum ketegangan Polri dengan KPK terjadi. Saat itu dia langsung mendapat kepastian bahwa Kapolri bisa ditemui hari ini.

Jika laporan terhadap Zulkarnaen itu juga diproses Bareskrim, lengkap sudah semua pimpinan KPK dilaporkan atas tindak pidana. Adanya pelaporan yang terjadi secara berturut-turut dalam seminggu terakhir dengan mudah dipahami publik sebagai bentuk balas dendam dan kriminalisasi terhadap KPK.

Terkait pelaporan para pimpinan KPK tersebut, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi menilai hal itu sebagai sebuah pelaporan yang sempurna. ”Bagaimana tidak sempurna, setelah Pak BW ditangkap, Pak Pandu, Pak Abraham dilaporkan dan informasinya (besok) Pak Zul juga akan menyusul,” ucapnya.

Bagi KPK, setiap warga negara memang memiliki hak untuk melakukan upaya hukum, termasuk melaporkan pimpinan KPK. Namun, hal itu tentu harus didasari bukti, bukan sekadar fitnah. KPK, lanjut Johan, tidak akan mengambil langkah hukum terkait pelaporan-pelaporan tersebut.

Menurut Johan, laporan-laporan itu bergantung kepada Mabes Polri, apakah cepat ditindaklanjuti dengan menjadikan pimpinan KPK satu per satu sebagai tersangka. Jika hal tersebut dilakukan, otomatis satu per satu pimpinan KPK menyusul nonaktif dan tidak lagi tersisa komisioner. (jp)