Izin Freeport Diperpanjang : Sampai Kapan Negeri Ini Dikangkangi Koboi, Pak?

download
POJOKSATU – Publik media sosial kaget mendengar pemerintahan Jokowi memperpanjang izin ekspor mineral PT Freeport. Tweeps menyayangkan pemerintah memperpanjang izin perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

Pemilik account Twitter, umumnya mengkritik keputusan pemerintah memperpanjang nota kesepahaman kontrak (MoU) kerja sama dengan PT Freeport selama enam bulan ke depan. Tweeps menilai, keberadaan PT Freeport di Papua banyak merugikan bangsa Indonesia.

Account @Kavenx, misalnya, kaget mendengar pemerintah tiba-tiba memperpanjang izin ekspor PT Freeport di tengah kekisruhan politik di tanah air. “Penyelenggara negara semakin membuat rakyat kecewa,” ujarnya.

Account @Bocah-tua.nak4l menyayangkan, pemerintah Jokowi sudah mengizinkan lagi PT Freeport mengekspor mineral mentah dari Papua, sebelum memenuhi tanggung jawab membangun smelter. Katanya kalau nggak ada smelter dilarang ekspor. Eh ternyata sekarang malah diizinkan. Payah,” keluhnya.


Account @Seno Suroto menilai, Jokowi melanggar janji kampanyenya, yang telah berjanji akan menindak perusahaan tambang asing yang tidak membangun smelter di dalam negeri. “Bukti pemerintah sekarang memble dan lemah sama asing,” ketusnya.

Account @Soerabaia menilai, janji Jokowi menertibkan izin perusahaan tambang asing yang semena-mena mengeruk kekayaan alam di Indonesia selama ini hanya pencitraan. “Nggak kaget, kalau pemimpin Indonesia kayak begini,” katanya.

Account @fantazee_dj mengatakan, kebijakan pemerintah mengizinkan PT Freeport mengekspor mineral sebelum resmi mendirikan smelter, keliru.

“Perusahaan asing dibolehkan, perusahaan lokal dilarang. Jangan pilih kasih dong,” katanya.

Account @kell berkomentar, aksi blusukan Jokowi ke Papua, selama ini ternyata tidak menguntungkan masyarakat Papua. “Sudah ane duga. Blusukannya ke Papua tidak menyelesaikan masalah, justru runyam,” cibirnya.

Account @Kampreto menuding, kebijakan pemerintahan Jokowi saat ini sudah keluar dari semangat nasionalisme.

“Kalau asing dikasih longgar, giliran rakyat sendiri segala subsidi dihapus. Sadis,” cibirnya.

Account @tjiptolesmono menengarai, pemerintah sengaja memanfaatkan kagaduhan konflik KPK-Polri untuk menutupi rencana perpanjangan kontrak PT Freeport. “Ternyata KPKvs Polri cuma pengalihan isu Freeport saja, ckckck, ngeri,” tuturnya.

Account @saripuspitaayu mengingatkan, pemerintah dalam bahaya besar, apabila mengobral kekayaan alam nasional kepada perusahaan asing. “Jangan salahkan kalau rakyat hilang kepercayaan,” ujarnya.

Account @Om_jon menyesalkan, pemerintah Jokowi tidak berani bersikap tegas terhadap PT Freeport.

“Sampai kapan negeri ini dikangkangi koboi pak,” sentilnya.

Berbeda, Tweeps @CRifnida tak mempersoalkan pemerintah memperpanjang PT Freeport mengekspor konsentrat ke luar negeri. “Ciyee, silahkan,” belanya.

Tweeps @merlangganesh optimistis, pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang, ketika memperpanjang izin ekspor PT Freeport. Silahkan, tapi jangan lama-lama izinnya,” katanya.

Di jejaring Kaskus, account Kamenyaro ragu pemerintahan Jokowi bisa lebih baik dibandingkan pemerintahan SBY dalam mengelola kekayaan alam. “Besok-besok jangan dengar percaya lagi lah ucapan pemerintah,” katanya.

Kaskuser Bapang mendesak, pemerintah mencabut izin PT Freeport, apabila ingkar membangun smelter dalam waktu enam bulan. “Kalau bohong lagi, usir saja Freeport,” sarannya.

Account Jungle99rules mengimbau publik tidak mempolitisir keputusan pemerintah memperpanjang izin ekspor PT Freeport. Biarkan saja, kalau pemerintah tidak amanah, Tuhan akan menghukum,” katanya.

Kaskuser Sijeckrendireza berharap, pemberian izin ekspor dibarengi dengan pengawasan yang ketat. Awasi ketat setiap mineral yang di ekspor Freeport,” desaknya.

PT Freeport Indonesia (PTFI) diperbolehkan kembali oleh pemerintah mengekspor mineral mentah dalam enam bulan ke depan.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin menyambut baik perpanjangan MoU yang dilakukan pemerintah. Perusahaan asal Amerika Serikat (AS) itu akan memanfaatkan waktu enam bulan itu dengan sebaik-baiknya.

“Itu harus betul dimanfaatkan agar harapan tadi, kontribusi dari PTFIdapat memberikan manfaat khususnya di mana aset potensi itu berada, Papua,” katanya di Kantor Kementerian ESDM, kemarin.

Salah satu poin yang ditekankan dalam perpanjangan MoU itu adalah adanya perkembangan soal pembangunan smelter. Maroef mengatakan, Freeport sudah menyiapkan lokasi untuk pembangunan smelter tersebut.

“Kita tak hanya menghitung dari sisi bisnis, tapi faktor lain, bahwa 13.000 pekerja dan 20.000 sub kontraktor itu telah memberikan manfaat bagi pembangunan,” ujarnya.

Ia pun menegaskan Freeport berkomitmen untuk terus meningkatkan kontribusinya tersebut ke Indonesia, terutama ke Papua. Selain itu, pembangungan smelter juga akan diteruskan.

“Proyeksi ke depan, smelter ini akan mengarah pada 2 juta ton konsentrat. Jadi kalau ini bisa, diharapkan sudah 3 juta ton konsentrat per tahun. Memang kami PTFI sudah 20 tahun bekerjasama dengan Gresik kerjasama dengan Mitsubishi,” tambahnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan keputusan perpanjang izin ekspor Freeport tak lepas dari arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dalam Hal ini Pak Jokowi berikan arahan bahwa dalam proses negosiasi, pemerintah menghendaki bahwa agar keberadaan Freeport semakin memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Papua dan ekonomi Indonesia,” ungkapnya.

Maka dari itu diberikan waktu selama enam bulan ke depan. Agar lebih banyak waktu antara kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah Freeport.

“Pemerintah ingin memberi ruang untuk review secara komprehensif terkait aspek apa yang konstributif terhadap Papua. Jadi tidak saja soal revenue. Ini yang dipesankan,” jelas Sudirman. (rmol)