Ahok: Pimpinan KPK tak Kebal Hukum

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Indopos/dok.JPNN (Grup Pojoksatu)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Indopos/dok.JPNN (Grup Pojoksatu)
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Foto: Indopos/dok.JPNN (Grup Pojoksatu)

POJOKSATU – Di tengah permasalahan yang sedang dihadapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga menyeret Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto (BW) keranah hukum dan kini berstatus tersangka oleh kepolisian, menurut Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), hukum harus diterapkan secara tidak pandang bulu, termasuk kepada pimpinan KPK.

‎Ahok mengatakan jika perlakuan istimewa diberikan ke pimpinan KPK maka koruptor akan berusaha menjadi pimpinan lembaga antirasuah itu.

“‎(Kalau) orang KPK semua harus imunitas bisa-bisa semua koruptor berusaha jadi anggota KPK dong, jadi anggota KPK, jadi dewa,” kata Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (26/1).

Terkait hak imunitas, Ahok menjelaskan hak itu melekat dalam diri anggota DPR. Namun, hak itu tidak berlaku apabila anggota dewan melakukan tindakan kriminal.


“Jadi kalau kamu bunuh orang tetap kamu ditangkap, korupsi tetap ditangkap. Hak imunitas DPR itu ketika kamu ngomong tidak dijadikan bahan untuk digugat,” ujar Ahok.

Meski tidak setuju pemberian hak imunitas kepada pimpinan KPK, Ahok mengaku ‎sepakat adanya gerakan Save KPK. “Save KPK saya setuju,” tandasnya. (jpnn/gil/ps)