Meski Pincang, KPK Akan Tetap Berdiri

Massa yang protes penangkapan BW melakukan aksi demonstrasi
Massa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Bambang Widjojanto yang ditangkap Bareskrim Polri
Massa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Bambang Widjojanto yang ditangkap Bareskrim Polri

POJOKSATU – KPK tetap kuat berdiri, meskipun kondisinya saat ini bisa dikata pincang. Upaya pelumpuhan makin hari terasa makin kuat. Satu demi satu pimpinan KPK diperkarakan. Ada yang jadi tersangka, ada yang diancam pelanggaran kode etik. Juga ada yang terancam pidana dan diadukan ke Bareskrim.

Pimpinan KPK saat ini ada 4. Namun Bambang Widjojanto berniat mundur setelah ditetapkan jadi tersangka kasus saksi palsu. Maka tersisa 3. Itu pun posisinya rawan. Sebab, Adnan Pandu Praja sedang diperkarakan di Bareskrim kasus keterangan dan dokumen palsu. Dan Ketua KPK Abraham Samad terancam pelanggaran kode etik karena diperkarakan Hasto Kristiyanto. Tinggal Zulkarnaen. Itu pun, banyak yang mencurigai, sebentar lagi dia bakal ditarget.

Johan Budi merasakan kekhawatiran itu. Dia bilang, “Persepsi publik tidak bisa dibantah. Sangat berdekatan dengan Pak BW ditangkap, sekarang Pak Pandu (dilaporkan). Mungkin nanti akan Pak Zul, atau siapa lagi,” ujar Deputi Pencegahan KPK itu, kemarin. BW adalah sapaan akrab Bambang Widjojanto.

BW kemarin berada di rumahnya. Banyak tamu yang datang memberi salam simpati. Dia merasakan, KPK saat ini tidak hanya dilemahkan, tetapi lebih dari itu, yakni akan dihancurkan.


“Mungkin harus dinaikin satu level ya, ini pelemahan, atau ini penghancuran?” kata BW. Dia merasakan, penetapan statusnya sebagai tersangka amat sarat muatan politis, sebagai dampak balasan atas penetapan status Budi Gunawan sebagai tersangka kasus transaksi tidak wajar.

“Kasus ini tidak berdiri sendiri. Kemungkinan ada kaitannya dengan penetapan BG oleh KPK. Saya tidak punya bukti untuk itu, tetapi saya akan mengikuti prosesnya,” ucap BW. Agar fokus pada proses hukum, dia berniat mundur dari jabatan Wakil Ketua KPK.

Sesuai undang-undang, seorang pimpinan KPK yang statusnya tersangka, harus mengundurkan diri. Lalu diajukan kepada Presiden untuk selajutnya dibuat Keputusan.

“Saya harus tunjukkan seorang tersangka itu kalau secara etik dan moral harus mengundurkan diri,” ujarnya. Dia yakin KPK tetap berjalan normal, meskipun pimpinannya berkurang. Bahkan, jika KPK tak punya lagi seorang pimpinan pun, kata dia, ada mekanisme yang mengatur kerja, sehingga operasional tetap berjalan. “Biar langit runtuh, pemberantasan korupsi akan tetap dilakukan,” tegasnya.

Ketua KPK tampaknya tidak rela kalau Bambang mundur. “Demi KPK, Pak Bambang tidak boleh mundur dan sampai hari ini beliau masih pimpinan KPK yang sah,” ujar Abraham Samad, kemarin.

Abraham menyatakan, lembaganya tetap bersikap tegar. Meskipun BW, sapaan Bambang, tidak ada. “Percayalah, kami di KPK, apapun yang terjadi, akan terus kejar. Percayalah kezaliman tidak akan mengalahkan kebenaran,” katanya.

Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja juga menyatakan, tetap pada komitmen menyelesaikan berbagai kasus sebelum masa kerja periode ketiga berakhir, 11 bulan lagi. “Jangan ada kekhawatiran bakal ada perubahan kinerja di KPK. Kami tetap eksis!” katanya.

Mantan pimpinan KPK Bibit Samad Riyanto memberi semangat ke KPK. Meskipun tinggal satu orang, kata dia, KPK tetap bisa bekerja. “Bisa jalan kok, walau hanya tersisa satu orang,” kata Bibit, kemarin. Azas kolektif kolegial, menurut Bibit, tetap bisa dilakukan. Berkaca dari pengalaman dulu, KPK juga pernah hanya dipimpin oleh 2 komisioner. “Pengalaman saya, 4 orang bisa ambil keputusan, tiga orang, dua orang juga bisa ambil keputusan. Tetap jalan kok,” katanya.

Sikap Presiden bagaimana? Kemarin, Presiden memanggil sejumlah menteri ke Istana. Ada Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto dan menteri-menteri terkait.

Seskab Andi Widjajanto mengatakan, Presiden telah memerintahkan Kepolisian agar proses hukum terhadap BW berjalan sesuai aturan. “Tidak boleh ada manuver,” katanya.

Jokowi sedang menyiapkan langkah yang menjamin KPK tetap dapat menjalankan fungsinya. Pemerintah mempertimbangkan untuk mengangkat Plt Ketua KPK. “Tapi, masih disiapkan langkah lain juga,” katanya.

Mendagri yang juga mantan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengingatkan, partainya tetap konsisten terhadap pemberantasan korupsi. Meskipun yang melaporkan BW ke Polri adalah politisi PDIP, itu bukan berarti partainya menggalang upaya pelemahan KPK.

“KPK itu yang membentuk Ibu Megawati. Harus diingat. Kita tidak ingin ada pelemahan terhadap penegakan hukum, pemberantasan korupsi,” kata Tjahjo Kumolo di depan kediaman Mega, kemarin. KPK memang didirikan tahun 2003, di saat Mega menjadi Presiden kelima.

Pengacara senior Todung Mulya Lubis mengatakan, persoalan Polri versus KPK saat ini lebih dahsyat dari cicak buaya. Eskalasinya bertambah. Padahal harusnya, KPK dan Polri menjadi mitra. Dia menyebut, proses ini sebagai pelemahan institusi KPK. Kalau dibiarkan, KPK bisa lumpuh.

“Kalau semua anggota KPK dilaporkan perbuatan melawan hukum, KPK akan lumpuh,” kata Todung, kemarin. Dampaknya, prosedur penyidikan dan penuntutan jadi sulit.

Kalau Presiden tidak segera bersikap, dia bilang, dampaknya akan sangat serius. “Kasus Bambang adalah puncak dari gunung es. Presiden mesti berani mengambil keputusan,” katanya. Todung yakin, Presiden punya niat baik untuk memberantas korupsi. Hanya saja sikapnya belum tegas. “Saya sedih karena ini masih terlalu pagi untuk kecewa dengan Presiden,” ujarnya. (rmol)