Kriminalisasi KPK Upaya Redam Skandal BLBI

Massa menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk dukungan terhadap Bambang Widjojanto yang ditangkap Bareskrim Polri

POJOKSATU – Perseteruan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri semakin melebar. Upaya pelemahan dan kriminalisasi lembaga anti rasuah sudah terlihat jelas.

Kriminalisasi terhadap KPK disebut-sebut diotaki elit PDI Perjuangan. Partai Megawati Soekarno Putri itu kecewa karena Komjen Budi Gunawan ditetapkan KPK sebagai tersangka rekening gendut hingga akhirnya batal dilantik.

Selain itu, upaya kriminalisasi KPK juga dilakukan untuk menghentikan penyelidikan kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Penerbitan SKL BLBI ditandatangi oleh Megawati Soekarnoputri yang saat itu menjabat sebagai presiden

Penggagas Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih Adhie M Massardi menduga kriminalisasi terhadap KPK  erat kaitannya dengan penyelidikan kasus BLBI.


“Saya melihat ini ada dugaan berhubungan dengan makin intesifnya KPK melakukan penyelidikan dan penyidikan, mengenai masalah SKL BLBI yang ditandatangani Megawati,” ujar Adhie dalam diskusi di Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Ia mengkaitkan dengan kasus penangkapan dua pimpinan KPK sebelumnya, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, yang diduga berkaitan dengan penanganan kasus Bank Century. Adhie menganggap, upaya pelemahan KPK kali ini sama dengan kasus terdahulu.

“Ini mungkin ada hubungannya dengan skandal BLBI. Ada kencenderungan bahwa KPK dikhawatirkan masuk ke Ibu Mega. Kita bisa bayangkan, kalau dipanggil kemudian jadi tersangka, Indonesia akan heboh luar biasa,” kata Adhie.

Ia menilai, ada yang menganggap pidana yang menjerat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto dan pelaporan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja ke Bareskrim merupakan salah satu upaya untuk meredam penyelidikan SKL BLBI.

“Tentu saja ini harus dibuktikan. Sekarang kan rumornya justru PDI Perjuangan yang against (melawan) KPK menggunakan Istana dan polisi juga untuk menyerang KPK,” imbuh kata Adhie seraya menambahkan, kalau cara ini diteruskan, pemberantasan korupsi di Indonesia hanya tinggal menjadi legenda.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pemeriksaan sejumlah pihak terkait penyelidikan BLBI oleh KPK masih akan terus berlanjut. “Pemeriksaan pemberi keterangan masih akan terus dilanjutkan. Karena setelah ekspos terakhir, dirasa perlu menambah informasi lain,” ujar Bambang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (8/1/2015).

Bambang menduga ada masalah dalam proses penerbitan SKL kepada sejumlah obligor tersebut. SKL memberikan jaminan kepastian hukum kepada debitur yang dikategorikan telah menyelesaikan kewajiban dan tindakan hukum kepada debitur yang tak menyelesaikan kewajiban berdasarkan penyelesaian kewajiban pemegang saham. (one)