Didatangi Ahli Hukum, Jokowi Minta Jangan Ada Kriminalisasi Polri dan KPK

Jimly

jimlySejumlah ahli hukum dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana Negara, Mingg (25/1/2015). etua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jimly Asshidique. Selain itu, ada pula mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana, dan mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Jimly menyatakan, presiden meminta sejumlah pertimbangan dan masukan terkait perseteruan KPk dan Polri. Namun, Jimly tidak bisa menceritakan lebih jauh, apakah presiden akan membentuk tim untuk meredam konflik insititusi hukum ini.

”Belum ada langkah lebih jauh apakah nanti ada tim atau tidak. Namun pastinya, kami hanya diminta masukan dan penjelasan,” kata Jimly.

Jimly dan tokoh hukum Indonesia berdatangan ke Istana Negara sejak pukul 20.00. Mereka mendiskusikan kekisruhan Polri dan KPK langsung dengan Presiden Jokowi.


Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam konferensi pers menginstruksikan agar Polri dan KPK menjaga kewibawaan dan tidak ada kriminalisasi.

Presiden Joko widodo akhirnya bersikap atas perseteruan Polri dan KPK yang kian panas. Jokowi menggelar konferensi pers di Istana Negara, Minggu (25/1/2015).

Pada konferensi pers ini, Jokowi hanya menyampaikan dua hal yang sangat singkat.

Pertama, Indonesia sepakat KPK dan Polri harus menjaga kewibawaan insititusi hukum. Karena itu, jangan ada kriminalisasi.

”Agar proses hukum berjalan baik, jangan ada intervensi dari siapa pun. Tapi, saya akan mengawasi dan mengawal. KPK dan Polri harus bahu membahu,” kata Jokowi.

”Biarkan KPK dan Polri bekerja,” lanjut Jokowi.

Kedua, lanjut Jokowi, Polri dan KPK harus bisa membuktikan sesuai UU yang berlaku. (ps)