10 Jam Menteri Jokowi Rapat di Rumah Mega, Ada Apa?

Kabinet Jokowi

POJOKSATU – Perseteruan KPK-Polri memicu konsolidasi 10 jam di kediaman Megawati Soekarnoputri. Sejumlah menteri Kabinet Kerja dan kader PDIP hadir ke Jalan Teuku Umar, Jakarta, Sabtu (24/1). Rapat dadakan itu berlangsung mulai pukul 10.00 hingga menjelang pukul 21.00.

Berdasar pantauan Jawa Pos, satu per satu mobil dinas menteri berdatangan di depan rumah ketua umum PDIP itu sejak pagi. Beberapa anggota kabinet yang juga politikus PDIP terlihat. Salah seorang di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Dia datang dengan menggunakan mobil Toyota Royal Saloon B 1126 RFY. Setelah itu, rombongan menteri lain mulai berdatangan. Antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo yang mengendarai Toyota Innova putih bernopol B 1 TKL.

Selain menteri Kabinet Kerja, rapat itu juga dihadiri kader PDIP. Antara lain Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Wasekjen Ahmad Basarah, dan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo. Sayang, rapat tersebut tertutup. Ruang gerak wartawan yang meliput pun dibatasi, yakni hanya di depan pos penjagaan.

Tepat pukul 20.00, Tjahjo keluar dari rumah Mega. Mengenakan kemeja berlengan panjang dengan aksen garis-garis warna merah, dia meladeni pertanyaan wartawan sebelum bergegas pulang. Mantan Sekjen PDIP itu menjelaskan, pertemuan tersebut bukan rapat serius. Dia dan beberapa kader PDIP hanya ngobrol santai dengan Mega. ”Hanya mengisi waktu kosong. Nemenin Ibu minum kopi dan kelapa muda serta makan durian. Itu aja,” jelasnya.


Menurut Tjahjo, pertemuan itu hanya membahas persoalan internal partai. Misalnya persiapan kongres. ”Ya, internal partai dari A sampai Z. Kan ini juga bertepatan dengan ulang tahun Ibu Mega. Jadi, kami ngobrol-ngobrol santai. Kami nggak bahas KPK. Ini kan malam Minggu. Waktu santai,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo mengungkapkan kekecewaannya terhadap pendapat masyarakat bahwa PDIP berusaha melemahkan KPK dengan cara memenjarakan semua pimpinan KPK, mulai Abraham Samad, Bambang Widjojanto, sampai Adnan Pandu Praja. Menurut dia, PDIP tidak mungkin melemahkan KPK. Sebab, lembaga antirasuah itu dibentuk pada zaman Mega menjabat presiden.

Tjahjo menjelaskan, saat itu dirinya menjabat Ketua Fraksi PDIP. Dia ditugaskan untuk membuat kinerja kepolisian dan kejaksaan semakin profesional. ”Oleh sebab itu, dibentuklah KPK. Jadi, tidak mungkin kami mau melemahkan. Anggapan salah itu,” ujarnya.

Tjahjo menegaskan, sampai saat ini partai berlambang banteng moncong putih tersebut masih concern terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Karena itu, PDIP akan terus mendukung kerja KPK.

Mengenai fakta bahwa pelapor kasus BW adalah Sugianto Sabran, mantan anggota DPR dari PDIP, Tjahjo kembali berkelit. Menurut dia, kasus itu terkait dengan sengketa pilkada, bukan karena Sugianto kader PDIP. ”Jadi, tidak ada hubungannya dengan kader PDIP. Semua orang boleh melaporkan orang lain jika ada bukti. Jangan dikait-kaitkan dengan partai. Urusan hukum ya hukum,” paparnya. (aph/c11/kim)