Jabar Siapkan Pergub Bantuan Keuangan

Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan

POJOKSATU – Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan melakukan pertemuan dengan seluruh unsur pimpinan DPRD Jabar yang di dalamnya juga termasuk pimpinan komisi dan fraksi di Gedung Sate, Bandung. Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam digelar secara tertutup.

Usai pertemuan, Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, pertemuannya ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi antara pemprov dan DPRD Jabar terkait pelaksanaan APBD 2015. Selain itu, dalam kegiatan itu sempat dibahas juga perencanaan APBD 2016.

Ineu menjelaskan, setelah dievaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri beberapa waktu lalu, pihaknya bersama Pemprov Jabar telah melakukan sejumlah penyempurnaan APBD 2015. Salah satunya menyangkut pemenuhan kewajiban mendasar yakni di bidang pendidikan dan kesehatan.

“Satu hal, ke depan lebih memperhatikan urusan mendasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Secara undang-undang itu harus dipenuhi,” kata Ineu.


Ineu optimistis, setelah dilakukan penyempurnaan, APBD Jabar 2015 menjadi lebih baik yakni dengan terpenuhinya anggaran kesehatan sebesar 10 persen dari total APBD.

“Yang menjadi titik perhatian bersama (pemrov dan DPRD Jabar) yaitu keinginan pusat, bidang kesehatan dan pendidikan tidak terlewat. Hak dasar harus dipenuhi terlebih dahulu,” ujarnya.

Lebih lanjut Ineu pun katakan, pada pertemuan kemarin dibahas juga mengenai tata cara penyusunan APBD. Menurutnya ini penting agar penyusunan APBD bisa lebih baik dan tepat waktu. “Sehingga ke depan tidak terulang lagi mengoreksi APBD dalam waktu satu minggu,” pungkasnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan membenarkan, pertemuan kemarin merupakan koordinasi menyangkut pelaksanaan APBD 2015.

Heryawan berharap, dengan kembali dilakukannya koordinasi ini, penyaluran anggaran bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien. Sebagai contoh, kata Heryawan, pada pertemuan tersebut pihaknya membahas penyaluran bantuan keuangan ke kabupaten/kota dan hibah ke masyarakat.

Menurutnya, agar penyaluran anggaran tersebut tepat sasaran, pihaknya akan membuat peraturan gubernur yang mengatur penyaluran bantuan keuangan tersebut.

“Kita mau bikin pergub yang mengunci itu. Kalau kemudian nanti bantuan ke kabupaten/kota dan masyarakat tidak sesuai dengan kriteria di pergub, nanti dikunci, enggak dicairkan,” singkatnya. (agp)