DPRD Jabar Desak Pemerintah Tindak Tegas Spekulan Bandara Kertajati

Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati
Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati
Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati

POJOKSATU – DPRD Jawa Barat menyayangkan adanya spekulan yang memainkan harga tanah di area pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka. Selain akan memperlambat proses pembebasan tanah, ulah oknum itu pun akan merugikan keuangan negara akibat kemungkinan membengkaknya biaya pembebasan lahan.

Anggota Komisi IV DPRD Jabar Yod Mintaraga mengatakan, Pemerintah Provinsi Jabar dan Pemerintah Kabupaten Majalengka harus menindak tegas para spekulan tersebut. Menurut Yod, semua pemangku kepentingan harus bersama-sama mengamankan lahan yang akan dibangun bandara internasional itu.

Hal ini harus dilakukan agar pembangunan BIJB Kertajati sesuai rencana. “Kita menganggarkan (biaya pembebasan tanah) sesuai taksiran harga yang disepakati bersama-sama. Kalau berubah-ubah, bagaimana nantinya?” kata Yod di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Jumat (23/1).

Yod menambahkan, jika BIJB Kertajati selesai dibangun dan mulai beroperasi, warga sekitar bersama Pemkab Majalengka pun akan menikmati keuntungannya. Sehingga, Yod meminta seluruh pihak bersama-sama mengamankan dan membantu penyelesaian proyek tersebut.


“Lahan-lahan harus segera dibebaskan, segera diamankan. Tidak bisa (spekulan) dibiarkan begitu saja, demi kepentingan masyarakat. Untuk apa ada pemerintahan?” katanya.

Seperti diketahui, Pemerintah Kabupaten Majalengka mengaku tak bisa membendung aksi spekulan dan calo tanah di lahan Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Majalengka. Hal ini diakui langsung oleh Bupati Majalengka Soetrisno, usai bertemu Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, di Gedung Sate, Bandung.

Soetrisno mengatakan, pihaknya tidak bisa mencegah aksi pembelian lahan oleh spekulan di sejumlah desa yang berbatasan atau berada di lokasi proyek bandara. Menurut Soetrisno, aksi calo dan spekulan tanah di Kertajati ini dilakukan warga dan para pemilik modal.

“Kita tidak bisa membatasi spekulan karena ini bisnis,” kata Soetrisno kepada wartawan. Menurutnya, motif pemilikan lahan oleh spekulan adalah ekonomi dengan harapan pemerintah mau membayar harga tinggi.

Namun, dirinya menilai, pembatasan kepemilikan lahan tidak bisa dilakukan pada era pasar bebas seperti sekarang. “Bukan hanya spekulan yang berduit, yang tidak berduit juga,” paparnya.

Maka dari itu, pihaknya meminta Pemprov Jabar untuk menambah anggaran pembebasan lahan pada 2015 ini. Dirinya mengaku sudah mengajukan anggaran pada Pemprov Jabar sebesar Rp 100,5 miliar untuk mengganti sejumlah lahan warga di Desa Kertajati yang sudah siap dibebaskan.

“Ini agar lahan landasan pacu tahap pertama bisa dibebaskan seluruhnya,” kata dia. Saat ini, landasan pacu tahap pertama baru terbangun sepanjang 2.500 meter oleh pemerintah pusat.

Menurutnya, pembangunan landasan pacu akan kembali dilakukan jika pembebasan lahan di ujung landasan sudah selesai. “Saya minta dianggarkan, kalau tidak di APBD murni, nanti di perubahan. Harapannya pembebasan tahun ini selesai,” katanya.

Lebih lanjut dia katakan, permintaan anggaran sebesar Rp 100,5 miliar terkait rencana provinsi yang akan memulai pembangunan sisi darat pada 2015 ini. Pihaknya memastikan, masyarakat di lokasi sudah siap berikut berkas-berkas terkait kepemilikan lahan.

“Sehingga, penganggaran harus dilakukan agar kenaikan harga lahan tidak terus terjadi,” pungkasnya. Kepala Dinas Perhubungan Jabar Dedy Taufiq mengatakan, saat ini di lokasi sudah terbebaskan lahan seluas 873 hektar.

Pihaknya juga sudah melakukan penggantian tata titi sara Desa Kertasari yang akan diperuntukan untuk pembangunan terminal. Saat ini fase satu landasan baru mencapai 2.500 meter.

“Kita ingin tambah jadi 4.000 meter, tinggal satu desa Sukamulya yang butuh pertemuan lagi sehingga bisa bebas,” paparnya. Kebutuhan untuk terminal atau sisi darat Bandara Kertajati mencapai 1.800 hektar.

Bupati Majalengka sendiri, kata Dedy, sudah menyatakan bahwa sejumlah warga di Desa Sukamulya siap melepas lahan. Awalnya, pemprov menyiapkan anggaran pada APBD Perubahan 2014 lalu.

Namun, karena waktunya terbatas, maka anggaran tersebut akan diajukan pada APBD Perubahan 2015. Menurutnya, terdapat sekitar 54 hektar lahan di Desa Sukamulya dan Kertasari yang dibutuhkan untuk perpanjangan landasan pacu.

Saat ini, pengerjaan perpanjangan mencapai 3.000 meter yang sudah dilakukan. Pihaknya pun meminta Pemkab Majalengka menunjukkan komitmen agar anggaran pada APBD perubahan bisa dikucurkan. Rencananya, pada 2015 ini, PT BIJB, BUMD yang akan mengelola BIJB Kertajati akan memulai pembangunan terminal.

Dedy mengaku pemerintah pusat sudah mempertanyakan kesiapan pembangunan sisi darat tersebut karena rencana teknik terinci (RTT) darat, AMDAL, dan masterplan sudah selesai. “BIJB sudah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan terminal. Groundbreaking harus secepatnya, kalau sudah clear semua bisa,” katanya. (agp)