Dana Talangan Lapindo Berbentuk Piutang

BELUM TUNTAS: Pengerjaan perbaikan penahan tanggul lumpur Lapindo yang sempat ambrol
BELUM TUNTAS: Pengerjaan perbaikan penahan tanggul lumpur Lapindo yang sempat ambrol
BELUM TUNTAS: Pengerjaan perbaikan penahan tanggul lumpur Lapindo yang sempat ambrol

POJOKSATU – Pemerintah menganggarkan dana talangan korban Lapindo sebesar Rp 781,7 miliar dalam RAPBNP 2015. Dana tersebut akan diberikan kepada warga yang berada di area terdampak. Dana tersebut dimasukkan pos pembiayaan dalam bentuk piutang.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, selama ini pemerintah hanya membayar ganti rugi untuk warga di luar area terdampak. Sebaliknya, warga yang tinggal di dalam area terdampak merupakan tanggung jawab PT Minarak Lapindo Jaya. Namun, kata Bambang, hingga kini masyarakat tidak mendapatkan kepastian ganti rugi dari Minarak Lapindo.

”Karena itu, pemerintah masuk dengan dana talangan. Bukan (dana) belanja. Kami harapkan bisa dikebut pembayaran ke warga dan lekas selesai,” ungkap Bambang di gedung DPR, Kamis malam (22/1).

Bambang memerinci, sistem dana talangan itu berbentuk pembiayaan kepada Minarak Lapindo. Dengan demikian, Minarak Lapindo akan mengadakan perjanjian berbentuk utang piutang dengan pemerintah untuk mendapatkan pembiayaan. ”Nanti pemerintah dan Minarak Lapindo bikin skema Rp 781,7 miliar khususnya untuk jaminan-jaminan penyelesaian utang piutang,” ujarnya.


Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya sudah meminta rekomendasi Kementerian Hukum dan HAM soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang meminta negara menjamin pelunasan ganti rugi korban, baik di dalam maupun luar PAT (peta area terdampak).

Sebagaimana diketahui, selama ini korban dalam PAT menjadi tanggung jawab Lapindo, sedangkan ganti rugi untuk korban di luar PAT ditanggung pemerintah. Namun, karena Lapindo sudah kehabisan dana, belum semua korban dalam PAT mendapatkan ganti rugi. Sementara itu, korban di luar PAT sudah mendapatkan ganti rugi dari pemerintah.

Maret lalu MK mengabulkan permohonan enam korban lumpur Lapindo yang berada dalam PAT. Intinya, MK meminta negara dengan kekuasaan yang dimiliki untuk menjamin dan memastikan pelunasan ganti rugi korban dalam PAT. Namun, pemerintahan SBY menilai arti putusan itu bukan pemerintah yang harus mengganti rugi. Melainkan, pemerintah menggunakan kekuatan untuk menekan Lapindo agar segera menyelesaikan kewajibannya. (gal/c10/sof)