Pilgub DKI Terancam Mundur Jadi 2018

Foto Ilustrasi: Suasana di sebuah tempat pemungutan suara.
Foto Ilustrasi: Suasana di sebuah tempat pemungutan suara.
Foto Ilustrasi: Suasana di sebuah tempat pemungutan suara.

POJOKSATU – DPR RI telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi UU. Namun, hal itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan pesta demokrasi di DKI Jakarta. Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI akan menerapkan UU Pilkada tersebut dan dikombinasikan dengan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta saat melaksanakan hajatan lima tahunan itu.

Anggota KPU DKI Betty Epsilon Idroos menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena dua UU itu tidak saling berbenturan. Alasannya, kata dia, perppu yang telah disahkan tersebut wajib dilaksanakan di daerah khusus dan istimewa selama tidak diatur dalam UU No 29 Tahun 2007. ”Jadi, bila merujuk pada pasal yang dimaksud, DKI punya wilayah kekhususan dalam pemilihan,” terangnya, Rabu (21/1).

Artinya, dalam pilkada DKI nanti, kandidat yang maju harus berpasangan, yakni calon gubernur dan wakilnya. ”Lalu, ada mekanisme putaran kedua harus dilalui bila tidak ada calon yang mencapai 50 persen plus satu pada putaran pertama,” jelas mantan aktivis Korps Himpunan Mahasiswa Islam Wati (Kohati) itu.

Mengingat KPU DKI merupakan bagian dari administrasi negara yang bertugas melaksanakan UU, lanjut Betty, pihaknya juga akan menunggu peraturan turunan yang diterbitkan penyelenggara pemilu pusat. ”Khususnya untuk pilkada pada daerah khusus,” tutur dia. ”Jadwal pemilihan gubernur bisa 2017 atau 2018. Sebab, kami sedang membahas masalah itu. Jika sudah‎ fixed, akan diberitahukan ke partai politik,” ujarnya.


Pendapat tersebut diamini pengamat politik Reza Haryadi saat dihubungi terpisah. Reza mengatakan, UU No 29 Tahun 2007 dan UU Pilkada saling mengisi. Selain DKI, tambah dia, itu berlaku di Jogjakarta, Aceh, dan Papua. ”Di Aceh ada partai lokal, Papua mensyaratkan hanya orang pribumi yang bisa maju dan di Jogjakarta ada sistem pemilihan gubernur khusus,” ungkapnya.

Mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu pun berharap kebijakan tersebut tidak memicu kecemburuan antardaerah. Sebab, tiap wilayah memiliki sejarah politik yang berbeda. ”Ada landasan kuat di daerah-daerah yang punya kekhususan. Dengan begitu, pilkada seharusnya asimetri, tidak bisa ada kebijakan yang seragam,” jelas dia. (riz/co1/ilo)