Beredar Telegram Larangan Polwan Berjilbab di Riau

Polwan berjilbab
Polwan berjilbab
Polwan berjilbab

POJOKSATU – Polemik larangan penggunaan jilbab bagi anggota polisi wanita (Polwan) terus bergulir. Kali ini, beredar telegram yang berisi larangan penggunaan jilbab bagi anggota Polwan di Riau.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Ronny F. Sompie mengatakan, pihaknya telah menanyakan Kapolda Riau Brigjen Dolly Bambang Hermawan perihal beredarnya surat perintah tersebut.

“Itu tidak benar,” singkatnya saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/1).

Masih kata Ronny, dirinya tidak tahu siapa yang mengedarkan surat edaran dimaksud. Yang pasti Polda Riau sendiri mengaku tidak pernah mengeluarkan seperti itu.


Dikeahui, beredar telegram Kapolda Riau Nomor ST/68/1/2015 tertanggal 19 Januari 2015 untuk anggota polisi di jajaran Polda Riau. Telegram berisi imbauan tentang penundaan penggunaan jilbab bagi Polwan.

Isinya yakni, satu menimbang Peraturan Pemerintah nomor 2/2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yang kedua Surat Keputusan Kapolri tertanggal 30 September 2005 tentang Sebutan KMA Penggunaan Pakaian Dinas berseragam Polri dan PNS Polri.

Pada poin ketiga, Surat telegram Kapolri tahun 2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Penertiban dan Menanamkan Disiplin Personal Polwan dalam Berpakaian Dinas, dan empat Surat AS SDM Kapolri SSDM 28 November 2014 perihal Penggunaan Pakaian Jilbab bagi Polwan.

Selain itu, ditulis juga sehubungan dengan butiran disampaikan bahwa masih banyak ditemukan penggunaan Gampol (seragam polisi) khususnya bagi Polwan dan PNS wanita yang tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan, diputuskan adanya penggunaan jilbab bagi Polwan tidak dibenarkan karena belum ada regulasi. (why)