Sesama Diplomat Sekarang Bisa Menikah

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Foto: Hendra Eka/JP/pojoksatu.id
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Foto: Hendra Eka/JP/pojoksatu.id

POJOKSATU – Sekarang pegawai Kementerian Luar Negeri yang bekerja sebagai diplomat patut senang. Pasalnya, Menteri Luar Negeri RI, Retno L.P. Marsudi memperbolehkan sesama diplomat untuk menikah. Aturan ini berbeda dengan yang dulu ditetapkan. Saat itu, jika pegawai diplomat menikah dengan diplomat RI lainnya, salah satu harus mundur.

“Tapi sekarang diplomat menikah dengan diplomat, dua-duanya dapat meneruskan karirnya. Jadi tidak ada satupun yang dikorbankan profesinya,” tutur Menlu Retno di Pusdiklat Kemenlu, Jakarta (21/1).

Telah disiapkan buku besar pengatur penempatan kedua diplomat yang menikah. Mereka akan ditempatkan di perwakilan-perwakilan Kementerian Luar Negeri yang berdekatan. Hal ini termasuk dalam keberpihakan Kemenlu soal isu gender.

Menlu Retno membahas strategi pengarusutamaan gender (Mainstreaming Gender). Pernikahan antara diplomat adalah salah satu yang dibahas di situ. Ada peneraapan strategi Pengarusutamaan gender (PUG) dan perencanaan penganggaran responsif gender.


Perbedaan jenis kelamin ini menjadi penting, dan Kementerian Luar Negeri menunjukkan keberpihakan terhadap kesetaraan gender. Contohnya, dalam kurun waktu 10 tahun ke belakang komposisi diplomat perempuan dibanding diplomat laki-laki sudah hampir sama. Padahal sebelumnya, saat Retno masuk ke Kementerian itu, porsi untuk perempuan kurang dari 10 persen.

“Sangat berbeda dengan pada saat (zaman) saya. Saat saya itu masih less than 10% diplomat yang terdiri dari perempuan, Saya masuk kemlu tahun 1986 dan dari 70 itu perempuan hanya berdelapan. Sekitar 10%. Tapi kalau dilihat komposisinya, sekarang sudah bisa dikatakan 50-50,” ujar Retno.

Untuk lebih konkrit, Kementerian Luar Negeri juga sudah bekerjasama dengan kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak). Ada MoU yang mengatur dan menerjemahkan kebijakan. Tujuannya supaya keberpihakan akan gender bisa dituangkan dalam pembentukan kebijakan. Misalnya saja pemberian fasilitas seperti pusat pengasuhan anak di Kementerian Luar Negeri.

“Jadi kita bekerjasama dengan kementerian PPPA untuk menerjemahkan kebijakan pengarusutamaan gender itu seperti apa. Misalnya di tempat kita ada day care sehingga bagi teman-teman yang bekerja dua-duanya itu bisa menggunakan fasilitas day care,” tambah Retno.

Selain itu, porsi perempuan dalam jabatan penentu keputusan juga meningkat. “Komposisi perempuan yang menduduki jabatan pembuat keputusan juga terus meningkat. Apalagi sekarang menlunya perempuan,” tukasnya sambil tersenyum.

Senada dengan Menlu Retno, Wakil Menteri Luar Negeri, A.M. Fachir melihat keberpihakan pada gender sudah menjadi kesadaran global. Sekarang waktunya bagi Indonesia untuk tidak membeda-bedakan laki-laki dan perempuan.

“Kita sudah punya komitmen pada tingkat internasional yang itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, dan karena itu kita coba jabarkan pada tingkat nasional dalam bentuk Undang-Undang,” ujar Fachir.

Asalkan memiliki kemampuan dan kompeten, setiap orang berhak menempati posisi tertentu. “Karena itu saya katakan semua orang punya kesempatan, bisa diberikan peluang untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan. Tapi semuanya didasari kesetaraan. Itu kita coba, karena ini bukan hanya masalah perempuan dan laki-laki,” tutupnya. (adn/ind/ps)