Ada Mafia Makam, Desak Pelayanan Satu Pintu

korupsi
ilustrasi
ilustrasi
ilustrasi

POJOKSATU – Aroma tidak sedap terhadap aktivitas para mafia tanah dan makam di Ibu Kota kini sudah tercium oleh anggota dewan.

Karena itu, manajemen administrasi satu pintu pada pelayanan pemakaman harus segera diterapkan oleh pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk menghindari pungutan liar.

“Kalau hal tersebut mau diatasi, sebaiknya ada manajemen satu pintu di Kantor pemakaman. Dan semua pembayaran melalui satu pintu tersebut. Adapun para penyedia Jasa diluar lubang makam (tukang gali dan sewa alat) sebaiknya sudah dikoordinir oleh Kantor pemakaman shg tarifnya jelas dan urusannya tidak dengan masyarakat tapi dengan Kantor pemakaman,” kata anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto kepada Rmoljakarta di Jakarta, Rabu (21/1).

Lebih lanjut, Wahyu mengatakan, sebenarnya isu pungutan liar ini sudah menjadi isu laten di Jakarta. Bahkan, kata dia, dulu pernah ada kebijakan keras terkait hal ini dengan acaman hukuman penjara bagi oknum yang terlibat.


“Saya pribadi mendukung. Filsafatnya dasar saya, bahwa segala hal yang memberatkan rakyat, yang hal tersebut tidak termaktub dalam produk kebijakan, ya sebaiknya dihapuskan. Rakyat yang harus dimenangkan,” ujarnya.(sim/adm/rmol)