Sadapan KPK Sebut Menhut, Nasib Ketua MPR Terancam

Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan
Zulkifli Hasan

b – Fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan terdakwa Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1).

Dalam sidang tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK memperdengarkan rekaman sadapan pembicaraan antara Gulat dengan Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun, yang menjadi saksi.

Sadapan tertanggal 20 September 2014 itu, membicarakan permintaan Annas kepada Gulat untuk menyiapkan dana  buat Komisi IV DPR dan Menteri Kehutanan Periode 2009-2014 Zulkifli Hasan.

Berikut transkip sadapan rekamanan lengkapnya:


Gulat: kalau kata mereka Pak, mungkin besok ada Pak. Iya Pak kalau besok

Annas: ndak, ndak…(suara tidak jelas).

Gulat: Siap Pak, siap Pak. Pokoknya besok saya usahakan Pak.

Annas: Untuk DPR RI. Begitu. Jadi kita tidak perlu berulang-ulang.

Gulat: Iya Pak. Bapak pun tak perlu bolak balik jakarta. Gitu pak ya.

Annas: Pak menteri minta sebelum ini, sebelum selesai ini.

Gulat: Oohh siap pak, siap Pak. baik Pak.

Annas: Pak menteri minta ini selesaikan ini.

Gulat: Siap Pak.

Annas: Jangan lupa komisi IV juga itu.

Gulat: Baik pak, siap pak.

Sadapan kedua ini merupakan rekaman pembicaraan Annas-Gulat tertanggal 20 September 2014, pukul 23.33 waktu setempat.

“Jadi itu memang satu rangkaian (dengan sadapan pertama), kenapa muncul sampai ada penafisran saksi ini bahwa maksud “mereka” ini adalah PT Duta Palma. Ini satu rangkain percakapan Pak. Ini BAP nomor 61, ada rekaman percakapan tanggal 20 ini,” ujar Ketua JPU Kresno Anto Wibowo membeberkan.

Sementara itu, Annas Maamun mengaku meminta Rp 2,9 miliar kepada Gulat untuk pengurusan dan memasukan kebun sawit Gulat dalam revisi atau perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) Nomor 673/Menhut-II/2014 tertanggal 8 Agustus 2014.

SK Menhut Nomor 673 ini awalnya tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas 1.638.249 hektar, perubahan Fungsi Kawasan Hutan seluas 717.543 hektar, dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan menjadi Kawasan Hutan seluas 11.552 hektar.

Sadapan KPK mengindikasikan mantan Menhut Zulkipli Hasan punya peran penting dalam kasus tersebut. Pria yang kini menjabat Ketua MPR itu sudah beberapa kali dipanggil KPK sebagai saksi. Namun, hingga kini nasib Zulkifli Hasan masih aman. (one)