Pemprov DKI Belum Bernyali Tertibkan Minimarket Bermasalah

sevel3

POJOKSATU – Wagub DKI Djarot Saiful Hidajat sudah secara terang menyatakan minimarket Seven Eleven (Sevel) bermasalah. Di antara total 130 gerai Sevel di Jakarta, hanya sekitar 90 yang berizin komplet. Waktu buka selama 24 jam juga jelas melanggar perda. Namun, instansi pemprov terkait sejauh ini belum bernyali untuk menertibkan.

Dinas pariwisata dan kebudayaan (disparbud), misalnya. Sesuai dengan tupoksi (tugas, pokok, dan fungsi), instansi itu berwenang mengeluarkan izin usaha berjenis kafe. Termasuk Sevel. Nah, dalam perkembangannya, ternyata Sevel juga berubah layaknya minimarket. Meski begitu, disparbud belum juga bertindak.

’’Ya, kami akan pantau,’’ kata Kepala Disparbud Pemprov DKI Jakarta Purba Hutapea ketika dihubungi Jawa Pos (Grup Pojoksatu.id), Minggu (18/1). Namun, Purba tidak secara jelas mengungkapkan bentuk pemantauan yang dimaksudkan.


Dia mengakui, semula Sevel berada di bawah koordinasinya. Termasuk soal pemberian izin dan pengawasan. Tetapi, mulai tahun ini perizinan Sevel merupakan kewenangan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP). Karena itu, pihaknya memilih untuk menunggu. Purba juga akan berkoordinasi dengan instansi lain seperti Satpol PP DKI. ’’Kan yang menindak gerai bermasalah itu satpol PP. Jadi, kami belum bisa berbuat apa-apa,’’ ujarnya.

Mantan kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil (dispendukcapil) itu juga belum mau menjelaskan langkah untuk menertibkan pelanggaran perizinan. Yang jelas, instansinya hanya bertugas membina seperti menyosialisasikan larangan menjual miras (minuman keras) bagi para pembeli di bawah umur 21 tahun. ’’Pokoknya, pembinaan yang kami lakukan hanya bersifat umum,’’ jelas Purba.

Sama dengan Purba, Kepala Satpol PP DKI Kukuh Hadi Santoso menyatakan belum bisa menindak Sevel. Dia beralasan bahwa belum ada instruksi Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wagub Djarot Saiful Hidajat. ’’Kalau yang saya tahu, Seven Eleven itu mulai melakukan izin ke gubernur,’’ tuturnya kemarin.

Kukuh belum tahu detail soal perizinan baru oleh Sevel. Dia justru terkesan melemparkan tanggung jawab kepada Purba Hupatea selaku kepala disparbud. Dia pun kembali berdalih bahwa pihaknya bergerak jika ada instruksi yang dikeluarkan gubernur atau Wagub. Bukankah sudah ada aturan dalam perda? ’’Tugas kami memang menindak, tapi tidak berarti semua yang sudah proses (perbaikan izin) akan kami tindak. Jadi, kami tunggu saja,’’ tegasnya.

Sementara itu, Government Relation & PRManager Seven Eleven Neneng Sri Mulyati belum mau berkomentar mengenai polemik perizinan tersebut. Namun, dalam wawancara sebelumnya dengan Jawa Pos di balai kota beberapa hari lalu, pihaknya siap memperbaiki izin peruntukan dan operasional perusahaannya sesuai dengan aturan.

Ribuan pemilik minimarket yang melanggar aturan sebetulnya bisa dipenjara hingga tiga bulan. Hal itu sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Namun, sejauh ini petugas masih mendiamkan saja. Karena itu, belakangan komitmen Pemprov DKI untuk menegakkan perda patut dipertanyakan.

Tentang ketentuan jam buka, misalnya. Pada pasal 11 ayat 2 disebutkan waktu pelayanan penyelenggaraan usaha perpasaran swasta, khususnya yang dilakukan dengan cara swalayan, dimulai pukul 10.00 sampai pukul 22.00. Kenyataannya, banyak minimarket yang nekat buka. Tidak terkecuali Sevel. Karena itu, publik menunggu konsistensi Ahok dan Djarot dalam menegakkan aturan. (fai/c14/hud)