BBM Turun, Tarif Angkot dan Harga Sembako Juga Harus Turun

mulai besok Senin (5/1/2015) tarif angkot Bogor turun. ilustrasi angkot demo
Ilustrasi

POJOKSATU – Penurunan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat harus diikuti dengan penurunan harga-harga lainnya. Salah satunya menyangkut tarif transportasi dan harga kebutuhan pokok (sembako) di daerah.

Anggota DPRD Jawa Barat Sunatra mengatakan, kepala daerah dituntut mampu menurunkan kembali harga-harga komoditas yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Bahkan, penurunan harus dilakukan secepatnya karena harga bahan bakar subsidi sudah mulai turun.

“Sesuai ajakan presiden, para kepala daerah harus menurunkan harga-harga, terutama tarif transportasi dan sembako. Sebab kebijakan menaikkan atau menurunkan harga sembako dan transportasi menjadi kewenangan bupati/wali kota,” kata Sunatra saat dikonfirmasi di Bandung, Minggu (18/1).

Menurut Sunatra, pengumuman penurunan harga BBM oleh Presiden Joko Widodo patut diapresiasi sebagai langkah yang tepat untuk mengurangi beban harga-harga yang dirasakan rakyat. Sebab, setelah kenaikan harga BBM, harga-harga lainnya naik akibat tarif transportasi yang naik juga.


“Saya kira kepala daerah sangat arif apabila mengeluarkan kebijakan menurunkan tarif transportasi dan harga-harga sembako,” ucapnya. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh bupati dan wali kota adalah menurunkan tarif angkutan.

Kemudian dilanjutkan dengan operasi pasar untuk menurunkan harga-harga sembako. “Ini sangat penting untuk meningkatkan kewibawaan pemda. Jangan sampai presiden begitu perhatian kepada rakyat, tapi sebaliknya para kepala daerah tidak perhatian,” tuturnya.

Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengkaji kemungkinan turunnya tarif transportasi menyusul turunnya harga bahan bakar minyak bersubsidi. Dalam waktu dekat, pemprov akan melakukan Focus Group Discussion dengan mengundang pakar untuk membahas masalah tersebut.

Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan, turunnya harga BBM akan berdampak pada tarif transportasi umum. Namun, pihaknya tidak mau tergesa-gesa dalam mengambil keputusan penurunan tarif meski harga BBM akan kembali diturunkan oleh pemerintah pusat.

“Ya kita lihat saja nanti. Kita akan undang para ahli untuk FGD,” ucap Heryawan di Gedung Sate, Bandung. Menurut Heryawan, penentuan penurunan tarif angkutan tidak bisa diputuskan sepihak.

Kebijakan ini harus memiliki hitungan dan standard yang jelas agar tidak menimbulkan kontroversi. “Makanya kita undang pakar untuk meneliti apakah harus turun atau tidak. Khusus untuk transportasi,” katanya.

Heryawan menjelaskan, untuk mengetahui penurunan harga BBM yang semestinya berimbas pada penurunan berbagai elemen harga memang tidak mudah. Berbeda ketika harga BBM mengalami kenaikan yang langsung berimbas pada kenaikan berbagai komponen harga.

“Kalau transportasi kemungkinannya bisa turun, yang sulit seperti kemarin saat kenaikan, ada tuntutan kenaikan UMK dari buruh disesuaikan dengan BBM. Nah sekarang pengusaha yang menuntut turun,” ujarnya.

Heryawan menuturkan, ketika harga BBM bersubsidi belum naik, harga-harga barang di pasaran sudah lebih dulu naik. “Tapi ketika turun harga BBM, turun tidak harganya? Itu persoalannya,” pungkasnya. (agp)

Seperti diketahui, pemerintah pusat akan kembali mengumumkan penurunan harga BBM bersubsidi. Penurunan harga BBM kemungkinan bisa menyentuh Rp 6.400-6.500 per liter.

Penurunan ini dikarenakan terus merosotnya harga minyak dunia. Pada 1 Januari kemarin, pemerintah telah menurunkan harga premium menjadi Rp 7.600 per liter, dan solar Rp 7.250 per liter. (agp)