Ahok Sebut Anggaran Siluman Rp 8,8 T Sudah Beres

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama (Ahok)
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama

POJOKSATU – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan persoalan munculnya angka Rp 8,8 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2015 sudah selesai. Ahok ‎langsung mencoret usulan anggaran tersebut karena dinilai tidak wajar.

“Pertemuan tadi pagi sudah menyelesaikan masalah. Kan saya bilang kalau DPRD tidak semua sejalan dengan pemikiran eksekutif pemerintah DKI. Makanya saya bilang pagi ini kan jelas, mereka datang, yang enggak sempat datang telepon mendukung, hampir semua mendukung kebijakan DKI. Enggak ada lagi pemberian barang yang aneh-aneh,” kata Ahok di Balai Kota, Jakarta, Senin (19/1).

Ahok menjelaskan dukungan juga diberikan terkait dengan penerapan e-budgeting dan penggunaan anggaran yang dibukukan. “Saya kira enggak ada masalah lagi udah,” ujarnya.

Dengan adanya penerapan sistem e-budgeting, Ahok mengungkapkan tidak lagi terjadi kecurangan. “Makanya sekarang saya bilang gini aja udah, kita masukin e-budgeting yang aneh-aneh kita buang. Nanti siapapun yang aneh-aneh kita hajar bersama. Saya sih udah bilang begitu aja. Mayoritas sepakat lah,” ucapnya.


Ahok menyatakan persoalan anggaran Rp 8,8 triliun itu muncul karena pengaruh oknum. Meski begitu, Ahok tidak menjelaskan siapa oknum yang melakukannya. Ia hanya bisa menebak-nebak.

“Susah juga enggak ada yang ngaku sih. Aku bisa tebak-tebak saja sih,” ujar Ahok.

Sementara itu, Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi mengatakan terjadi kesalahpahaman soal anggaran Rp 8,8 triliun itu. “Sebetulnya bukan masalah coret mencoret, ini klaririfikasi aja permasalahan yang sekarang beredar di media, kita menganggap itu engak ada dan Pak Ahok juga mengatakan ‘Kok ada 8,8 triliun dari mana?’ Sedangkan kita belum,” ucap Prasetyo.

Menurut Prasetyo, pihaknya juga mengklarifikasi soal oknum-oknum yang disebut Ahok ‎terkait pengusulan anggaran tersebut. “Cuma miss komunikasi aja, nah ada orang yang dikatakan Pak Ahok oknum ya itu lah, ya itu aja sih yang harus diklarafikasi kepada dia,” ucapnya.

Soal pembatalan rapat paripurna antara Pemprov DKI dengan DPRD yang dibatalkan pada hari Jumat (16/1) lalu, Prasetyo mengungkapkan pembatalan itu dikarenakan masih kurangnya persiapan saja. “Belum siap sininya, enggak ada masalah apa-apa gitu,” tandasnya. (jpnn/gil/ps)