Dua Bulan Tak Gajian, Anggota DPRD DKI Gadaikan Rumah dan Mobil

Kantor DPRD DKI Jakarta
Kantor DPRD DKI Jakarta
Kantor DPRD DKI Jakarta

POJOKSATU – Alotnya pengesahan RAPBD 2015 DKI Jakarta berdampak pada 106 anggota DPRD. Selama dua bulan, yakni November hingga Desember 2014, anggota dewan harus gigit jari karena belum menerima gaji. Bahkan, sejumlah wakil rakyat dikabarkan terpaksa menggadaikan mobil dulu untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Sumber Jawa Pos (Grup Pojoksatu.id) di Kebon Sirih (lokasi gedung DPRD DKI) menuturkan, banyak anggota dewan harus mencari pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup dan agar dapur mereka tetap ngebul. Sebagian memilih menggadaikan aset seperti rumah atau mobil. Barang-barang tersebut akan ditebus kembali setelah para anggota dewan menerima gaji.

Sumber yang juga salah seorang anggota dewan itu lalu blak-blakan soal kondisi finansialnya yamg amburadul selama dua bulan terakhir. ’’Selama ini saya ’puasa’ karena tak punya cukup uang untuk operasional. Hampir tiga bulan ini lumayan lah,’’ katanya saat ditemui Sabtu (17/1).

Karena tidak memiliki sumber pemasukan selain dari gaji, dia terpaksa menggadaikan mobil Toyota Fortuner miliknya pribadi untuk kebutuhan sehari-hari. ’’Kalau tidak begitu, bagaimana caranya mencukupi kebutuhan sehari-hari?’’ tuturnya sambil mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.


Dia berharap RAPBD 2015 segera diketuk sehingga gaji para wakil rakyat dapat dibayarkan secara rapel. ’’Kan lumayan kalau dirapel,’’ ujarnya.

Sebenarnya, lanjut dia, kondisi para anggota dewan yang lain juga tidak berbeda dengan dirinya. Tetapi, mayoritas malu untuk bercerita atau buka-bukaan. ’’Jika ditanya, mereka bilang sudah gajian. Padahal, belum. Saya sih sudah enggak tahan,’’ beber dia.

Para anggota DPRD DKI yang dilantik pada 25 Agustus 2014 tersebut secara umum menerima dua pendapatan, yakni gaji pokok dan tunjangan. Tunjangan operasional hanya diberikan kepada ketua dan wakil ketua. Tunjangan yang dinikmati para wakil rakyat itu meliputi lima jenis, yakni tunjangan jabatan, komunikasi, komunikasi intensif, operasional, dan perumahan.

Sementara itu, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Ahmad Sotar Harahap tidak membantah kabar soal belum turunnya gaji para wakil rakyat. ’’Dewan hingga saat ini memang belum menerima gaji karena ada perubahan dalam RAPBD,’’ kata dia. Namun, Sotar enggan menjelaskan perubahan RAPBD secara detail. (riz/co2/ilo/dwi)